Internasional

Indonesia Gelar Kajian Demokrasi

Jum'at, 8 December 2017 01:45 WIB Penulis: (Ire/I-4)

MI/Bagus Suryo

DEMOKRASI perlu diimplementasikan dengan mengacu kepada kebutuhan rakyat. Hal itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) saat membuka Bali Demo-cracy Forum (BDF) X di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai, Banten, Kamis (7/12). Forum yang mengambil tema Does Democracy Deliver? itu berlangsung pada 7-8 Desember 2017. “Tentu banyak tantangannya dan tidak mudah dalam menyampaikan demokrasi. Demokrasi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di setiap tempat,” kata JK.

Wapres mengambil contoh pe­ngalaman Indonesia yang te­lah menjalankan demokrasi se­lama sekitar 70 tahun. Dalam perjalanannya, pernah terjadi perubahan dari kepemimpinan demokrasi menjadi otoriter dan kemudian berganti lagi menjadi demokrasi terbuka.
Saat itu, kata JK, era transisi menjadi masa terberat karena menimbulkan disharmoni dan beragam konflik yang memakan korban jiwa. “Demokrasi harus menghilangkan diskriminasi, namun untuk berubah menjadi demokrasi harus memiliki proses transisi yang baik,” terangnya.

Menurutnya JK, demokrasi bu­kanlah agama yang harus me­miliki ketentuan-ketentuan yang sama sehingga perbedaan menjadi hal yang wajar. “Demokrasi tidak bisa di-copy paste bagi semua orang karena bagi kami demokrasi bukanlah tujuan, tapi demokrasi ialah alat untuk mencapai tujuan menyejahterahkan rakyat,” tegasnya.

Kemajemukan
Di kesempatan itu, Wapres menyambut baik penyelenggaraan perdana Bali Democracy Students Confe­rence (BDSC). Dia mendukung ajang itu karena para pelajar me­rupakan agen-agen perdamaian yang perlu memahami kemajemukan. Dukungan terhadap forum tersebut juga diungkapkan Presiden Republik Nauru, Baron Waqa. Dia mengapresiasi karena jarang digelar forum untuk membahas isu-isu fundamental di kawasan. Dia pun berharap forum tersebut akan terus berlanjut.

“Lalu, apakah demokrasi telah tersampaikan? Demokrasi tercapai dengan menghormati kebebasan setiap individu, melindungi hak-hak warga negara, dan efektivitas pemerintahannya,” imbuhnya. Meskipun ancaman terhadap demokrasi tetap ada, tambahnya, demokrasi harus terus disampaikan agar tetap berkembang. Menteri Luar Negeri Retno LP Mar­sudi menyebutkan demokrasi harus berawal dari unit ter­kecil dalam masyarakat, yakni keluarga.

“Penting edukasi dan women empowerment yang berawal dari keluarga untuk mengenalkan nilai-nilai demokrasi.” Dunia me­respons positif acara ini, terlihat dari partisipasi negara peserta. BDF X dihadiri 103 delegasi dari 96 negara ditambah 7 organisasi internasional. (Ire/I-4)

Komentar