Nusantara

120 Ribu Suket Beredar di Pilkada Banyumas

Jum'at, 8 December 2017 06:03 WIB Penulis: LD/YH/BB/N-2

MI/Dwi Apriani

PENGGUNAAN surat keterangan pengganti KTP elektronik masih akan meramaikan Pilkada 2018 di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyumas, Kartiman, memastikan masih ada 120 ribu warga pemilik hak pilih yang belum mengantongi KTP-E.

"Saat ini masih ada 200 ribu warga Banyumas yang belum memiliki KTP-E. Kami hanya memiliki 80 ribu blangko KTP-E dari pemerintah pusat sehingga kekuranganya untuk 120 ribu warga akan diberi suket pengganti KTP-E," ujarnya, kemarin.

Ia mengimbau warga yang belum memiliki KTP-E tidak panik dan khawatir.

Dengan suket mereka tetap bisa mencoblos.

"Kami bakal berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Banyums terkait masalah ini. Kami akan memperjuangkan warga yang belum memiliki KTP-E tetap bisa menyalurkan hak pilih dalam pemilihan bupati maupun gubernur," tambah Kartiman.

Dia berharap, pada Pemilu 2019 persoalan KTP-E dapat tuntas sehingga seluruh warga sudah bisa menggunakan KTP-E sebagai syarat mencoblos.

"Saat ini masih sekitar 5% dari total 1,5 juta warga di Banyumas yang belum melakukan perekaman. Kami minta warga segera melakukannya."

Perekaman KTP-E juga masih menjadi masalah di Sumatra Barat.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pendudukan dan Pencatatan Sipil Novrial menyatakan baru 92% dari total 3,8 juta jiwa warga Sumbar yang berhak memiliki kartu tanda penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-E.

Untuk menuntaskan 8% sisanya, dinas akan menggelar pekan pendaftaran penduduk pada 7-10 Desember di kantor gubernur di Kota Padang.

"Pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-E juga akan dilakukan dinas kependuduk-an dan pencatatan sipil seluruh kota dan kabupaten. Tahun ini kami targetkan untuk menuntaskan perekaman dan pencetakan," lanjutnya.

Ia menambahkan, sampai saat ini masih ada 300 ribu warga yang sudah melakukan perekaman belum mendapatkan KTP-E.

Itu terjadi karena blangko dari pemerintah pusat belum dikucurkan lagi.

Masih terkait pilkada, Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, Jawa Barat, mengingatkan pengelolaan dana hibah pilkada harus sesuai aturan.

"Kalau bimbang atau ragu menggunakan anggaran, secepatnya harus melakukan koordinasi," kata Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Kota Sukabumi Rachman Zamal.

Kejaksaan, lanjutnya, membuka ruang untuk berkoordinasi.

Komentar