Nusantara

Kartu Tani Butuh Sosialisasi

Jum'at, 8 December 2017 06:33 WIB Penulis: Benny Bastiandy

ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

"BELUM tahu," kata Mimit, 45, pendek.

Petani di Kampung Babakan Bandung, Desa Wangunreja, Kecamatan Nya-lindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, itu hanya bisa celingukan saat ditanya soal kartu tani.

"Kalau soal pupuk, selama ini memang ada bantuan dari desa. Belum lama ini juga dapat bantuan pupuk. Tapi kalau soal kartu tani, saya mah enggak tahu," tukasnya cepat.

Belum sampainya informasi soal kartu tani juga diungkapkan Aas Sutisna, 55, petani lain di kampung yang sama.

"Saya tahunya, setiap musim tanam, pupuk yang saya butuhkan selalu ada. Biasanya saya ngutang ke agen dan dibayar setelah panen."

Minimnya sosialisasi juga membuat petani di Kabupaten Malang, Jawa Timur, enggan mengurus kartu tani.

Mereka beranggapan kartu itu bakal membatasi mereka dalam membeli pupuk bersubsidi.

"Banyak petani yang tidak mengembalikan formulir. Mereka khawatir, setelah mendapatkan kartu tani, justru akan menyulitkan dalam membeli pupuk bersubsidi," ungkap Mustafirli Asros, petani cabai di Dusun Maron, Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

Dia mengakui, beberapa waktu lalu, petani sempat dikumpulkan di kantor kecamatan untuk mendapatkan penjelasan dari pemkab dan perbankan soal kartu tani.

Petugas juga membagikan formulir agar diisi secara lengkap.

Namun, entah kenapa, pada saat itu juga beredar kabar bahkan kartu tani akan menyulitkan petani saat membeli pupuk.

Akibatnya, petani dari Desa Pujon Kidul tidak menyerahkan formulir. Jumlah mereka mencapai 1.300 orang.

Sebelumnya, sejumlah kepala desa di Kecamatan Turen menolak membagikan kartu tani dan mengembalikannya ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebun-an.

"Kami mengajukan 600 petani, tapi kartu tani yang diterbitkan hanya 200. Kami kembalikan untuk menghindari gejolak dan protes."

Masih gamang

Berbagai kondisi itu membuat Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mendesak pemkab untuk serius melakukan sosialisasi kartu tani.

"Jangan sampai petani bingung soal kartu tani. Perlu peningkatan sosialisasi secara serius oleh pemerintah," ucap Ketua HKTI Kabupaten Karawang, Indriyani.

Dia menegaskan pemerintah pun harus serius melakukan pendataan kartu tani.

"Data yang kami dapat, petani yang terdata kurang dari 50% dari jumlah petani yang seharusnya dapat kartu tani."

Kegamangan juga dirasakan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Banyumas, Jawa Tengah, Widarso.

Daerah itu mendapat jatah kartu tani sebanyak 88 ribu, sedangkan jumlah petani lebih dari itu.

"Pendekatan kartu tani berbasis penggarap, padahal jumlah penggarap berbeda setiap tahunnya. Kerap ditemukan juga penggarap tidak hanya berasal dari satu kabupaten," tambahnya.

Meski masih bingung dengan mekanisme penggunaan kartu tani, petani di Kabupaten Cirebon dipastikan tidak menolak program itu.

"Memang belum ada petani di Cirebon yang memiliki kartu tani. Saat ini masih finalisasi data di tingkat provinsi, dan rencananya kartu tani sudah bisa dibagikan pada awal 2018," ungkap Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Ali Efendi.

Kartu tani juga belum dibagikan di sejumlah wilayah di Priangan Timur, Jawa Barat. Informasi soal kartu tani juga belum diketahui Kepala Dinas Pertanian Sulawesi Selatan Fitriani dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Kanisius Tuaq.

(BN/CS/LD/UL/AD/LN/PT/N-2)

Komentar