Humaniora

Mensos Sebut PKH dan Bantuan Pangan Efektif Turunkan Kemiskinan

Rabu, 3 January 2018 11:45 WIB Penulis: Indriyani Astuti

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

PROGRAM Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT) yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian Sosial efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk (rasio gini). Dua program unggulan itu dinilai sudah tepat sasaran.

Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga September 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12%). Jumlah itu berkurang 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 sebanyak 27,77 juta orang (10,64%).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72% turun menjadi 7,26% pada September 2017. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93% turun menjadi 13,47% pada September 2017.

Sementara itu tingkat rasio gini pada September 2017 berada di posisi 0,391. Angka ini menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan rasio gini Maret 2017 sebesar 0,393.

"Jika hitungannya tahun ke tahun (September 2016-September 2017) terjadi penurunan sebesar 0,003 poin," ungkap Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Rabu (3/12).

Khofifah mengatakan, data BPS tersebut menjadi bukti efektivitas program yang sempat diragukan banyak pihak dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Terlebih program PKH sendiri merupakan model kebijakan penanggulangan kemiskinan yang menggunakan perspektif pemberdayaan perempuan.

Nantinya tutur Mensos, data BPS menjadi acuan dan referensi bagi seluruh Kementerian/Lembaga dan juga Pemerintah Daerah dalam melakukan intervensi penanganan kemiskinan.

Dengan capaian tersebut, lanjut Khofifah, pihaknya semakin optimistis dengan target penurunan angka kemiskinan menjadi single digit. Seperti diketahui, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan dalam RAPBN 2018 ditargetkan sebesar 9,5%-10%.

"Di 2017 kami melakukan revolusi bantuan sosial dengan merubah sistem tunai menjadi nontunai melalui kerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara). Pada 2018 ini, kami yakin perluasan penerima bansos nontunai dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dapat semakin menekan angka kemiskinan dan gini ratio," tuturnya.

Mensos Khofifah menerangkan, perluasan PKH dan BPNT dijadwalkan mulai Februari 2018. Perluasan BPNT menjadi 10 juta terbagi dalam empat tahap yakni Januari-Februari, April-Mei, Juli-Agustus, dan Oktober-November. Masing-masing penambahan sejumlah 2,5 juta KPM di tiap tahapan. Setiap bulan KPM akan menerima Rp110.000 yang dapat ditukarkan beras dan telur.

"Di tahap awal, perluasan BPNT dilaksanakan di 29 kabupaten/kota . Saat ini sudah berjalan di 44 kota. Dengan sasaran sebanyak 2.660.989 KPM. Targetnya di Oktober 2018 mampu mencapai 10 juta KPM," imbuhnya. (X-12)

Komentar