Polkam dan HAM

Golkar akan Umumkan Ketua DPR Pengganti Setya Novanto Pekan Depan

Rabu, 3 January 2018 18:07 WIB Penulis: Astri Novaria

ANTARA FOTO/Reno Esnir

WAKIL Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Maman Abdurrahman mengatakan penentuan Ketua DPR RI akan dibahas pekan depan oleh Partai Golkar.

Maman mengatakan pada prinsipnya, Partai Golkar membuka lebar jalan untuk seluruh kader Golkar mengajukan diri menjadi Ketua DPR. Namun, memang menurut dia, ada persyaratan yang harus dipenuhi dari para kader yang ingin menjabat orang nomor satu di parlemen.

"Penentuan Ketua DPR akan dibahas pada rapat pleno, minggu depan. Ada mekanisme internal yang akan membahasnya Ketua Umum sudah menginformasikan beberapa kriterianya. Diharapkan yang akan menjadi figur Ketua DPR kedepannya orang yang bersih, tidak ada bau-bau korupsinya, cukup senior dan sudah berpengalaman memimpin AKD di DPR," ujar Maman, Rabu (3/1).

Di sisi lain, Partai Golkar juga menginginkan pengisian Ketua DPR bisa dilakukan bersamaan dengan revisi UU MD3. Sebagaimana diketahui, Badan Legislasi DPR telah menyetujui salah satu poin revisi UU MD3, yaitu penambaan kursi pimpinan DPR. Kelanjutan pembahasan revisi UU tersebut akan dilakukan pada masa sidang berikutnya pada awal Januari ini setelah DPR selesai reses.

"Sebaiknya, agar lebih maksimal tugas dan fungsi DPR yang sisa waktu sedemikian rupa. Saya kira memang alangkah lebih baik revisi UU MD3 diselesaikan segera setelah itu baru Pimpinan DPR yang akan diselesaikan yang akan datang bisa bekerja lebih maksimal. Ini kan sudah ada kebersamaan di fraksi-fraksi di DPR, tidak terlalu sulit untuk diselesaikan," ujar Ketua DPP Partai Golkar, Rambe Kamarul Zaman.

Rambe mengungkapkan revisi UU MD3 terkait poin penambahan Pimpinan DPR untuk fraksi PDIP sudah mendapatkan persetujuan dari seluruh fraksi yang ada di DPR. Sehingga diharapkan ketika kembali dibahas pada masa sidang mendatang dalam waktu yang tidak terlalu lama akan diselesaikan.

"Ada usulan lain, tapi jadi panjang nantinya. Berdebat boleh saja tetapi yang substansial. Tugas dan fungsi DPR ini harus terselenggara dengan baik di sisa masa jabatan ini. Kepercayaan publik terhadap pemerintah cukup baik, jangan sampai legislatif malah menemukan masalah," pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai penambahan kursi pimpinan tidak bisa dilakukan lebih dari satu kursi. Selain itu, ia juga berharap kali ini fraksi-fraksi bisa lebih fokus apabila ingin melakukan revisi UU MD3.

"Kalau kita lihat kalau menambah lebih dari satu kursi, nanti seperti apa tuh? Namanya pimpinan kok jadi terlalu banyak? Sara rasa saat ini sudah saatnya difokuskan. Sehingga nanti setelah fokus dibicarakan di dalam Pansus UU MD3 kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah," pungkasnya. (OL-6)

Komentar