Ekonomi

Rp12 Triliun Dana Desa Cair Januari

Rabu, 3 January 2018 20:55 WIB Penulis: Christian Dior Simbolon

duta

SEBANYAK 20% dana desa 2018 atau sebesar Rp12 triliun bakal dicairkan pemerintah bulan ini.

Menurut Presiden Joko Widodo, pengucuran dana tersebut salah satunya diperuntukkan guna meyokong program-program padat karya (cash for work) yang telah didesain sejumlah kementerian.

"Saya juga mendapat laporan dari Menkeu (Sri Mulyani) bahwa anggaran desa sebesar 20% sudah bisa dicairkan Januari ini, dan seharusnya dana desa bisa segera dieksekusi untuk dukung program-program cash for work," ujar Presiden Jokowi saat membuka sidang paripurna kabinet di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1).

Tahun ini, pemerintah mengalokasi anggaran sebesar Rp60 triliun untuk dana desa. Dijelaskan Presiden, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun mendesain sejumlah program padat karya memanfaatkan dana tersebut. Namun, ia tidak merinci program-program seperti apa yang telah disusun.

Presiden pun mengingatkan, agar kementerian-kementerian terkait segera mengeksekusi program atau kegiatan kerja yang telah direncanakan sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada akhir 2017.

"Harus segera dijalankan. Jangan sampai (seperti) kebiasaan-kebiasaan lama. Yang rutinitas, yang monoton harus dibuang. Kita harapkan, sekali lagi kemiskinan, ketimpangan dan keterbelakangan bisa kita tuntaskan," cetusnya.

Jokowi pun memaparkan data ketimpangan nasional dan kesenjangan sosial yang dirilis dari Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data BPS pada September 2017, jumlah penduduk penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,58 juta orang atau sekitar 10,12% dari total jumlah penduduk Indonesia. Angka kemiskinan turun sebesar 0,52% jika dibandingkan Maret 2017 dengan total 27,77 juta orang.

Namun demikian, Presiden Jokowi tetap mengingatkan bahwa kesenjangan sosial masih jadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Ia pun meminta para menteri Kabinet Kerja tidak lengah menjaga stabilitas inflasi, mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok.

"Kita masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengurangi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan. Program rastra (beras sejahtera), program pangan non tunai yang rencananya akan didistribusikan di awal tahun segera dijalankan secara tepat waktu dan tepat sasaran," ujar Presiden lagi.

Ditemui usai sidang kabinet Sri Mulyani mengatakan, pencairan dana desa sengaja diakselerasi demi melancarkan program-program padat karya. Sebelumnya, dana desa tersebut dicairkan dalam dua tahap, yakni 60% pada April dan 40% pada Agustus.

"Selama ini mekanismenya 60% langsung dibayar melalui APBD pada April. Sekarang kita bagi Januari yang 20% sehingga tidak ada alasan Januari tidak ada aktivitas, karena tidak ada uang, yang 40% tetap April, yang sisanya tetap (Agustus)," ujar Menkeu.

Dengan percepatan pencairan ini, lanjut Sri Mulyani, kegiatan-kegiatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari dana tersebut bisa berjalan sejak awal tahun. Ia pun berharap pemerintah daerah segera menyusun dan mengesahkan APBD.

"Dana desa itu sudah disiapkan dan diidentifikasi kegiatan, anggarannya. Pencairannya lewat APBD. Jadi, kita harap pengesahan APBD bisa tepat waktu saja," imbuhnya. (OL-4)

Komentar