Humaniora

Cukai Rendah, Rokok Ancam JKN

Kamis, 4 January 2018 06:15 WIB Penulis: (Ant/H-3)

thinkstock

KEBIASAAN merokok yang dilakukan masyarakat dinilai mengancam keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasalnya, merokok memicu beragam penyakit katastropik (berbiaya tinggi) dan membuat keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan defisit. “Negara masih kedodoran ­dalam hal kesehatan publik, terutama ­dalam konteks preventif promotif. Penyakit katastropik pada pasien BPJS ­Kesehatan masih paling banyak,” kata Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi di Jakarta, Rabu (3/1).

Tulus mengatakan penyebab utama penyakit katastropik ialah perilaku tidak sehat, salah satunya kebiasaan merokok. Karena itu, lanjutnya, di saat keuangan BPJS Kesehatan ­mengalami ‘perdarahan’ serius akibat biaya ­pengobatan penyakit katastropik yang tinggi, Tulus menyayangkan sikap ­pe­merintah yang tidak tegas dalam mengendalikan produk tembakau itu.

“Pada 2016, BPJS Kesehatan defisit Rp9 triliun dan pada 2017 diperkirakan rugi Rp12 triliun. Ironisnya, pemerintah seolah masih galau untuk menaikkan cukai rokok. Terbukti kenaikan cukai rokok hanya 10,14 persen,” tuturnya. Menurut Tulus, tarif cukai rokok yang rendah menyebabkan harga rokok di pasaran juga sangat rendah sehingga masih dapat dijangkau anak-anak, remaja, dan masyarakat miskin. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Barat menyebutkan rokok masih menjadi salah satu komoditas penyumbang kemiskinan di provinsi itu dengan andil 10,81% di perkotaan dan 16,24% di perdesaan.

“Pada September 2017 komoditas yang menjadi penyumbang garis kemiskinan salah satunya rokok selain beras, cabai merah, dan daging sapi,” kata Kepala BPS Sumbar Sukardi, di Padang, Sumatra Barat, Rabu (3/1). Ia menyebutkan, jumlah penduduk miskin Sumbar pada periode ­September 2017 mencapai 359.099 jiwa atau turun 4.052 jiwa jika dibandingkan dengan periode Maret 2017. Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi, memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. (Ant/H-3)

Komentar