Ekonomi

Pemerintah Gulirkan Proyek Padat Karya

Kamis, 4 January 2018 08:30 WIB Penulis:

BADAN Pusat Statistik (BPS) merilis data jumlah orang miskin yang turun signifikan sebanyak 1,19 juta, dari 27,77 juta di Maret 2017 menjadi 26,58 juta pada September 2017.

Kendati demikian, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajaran menteri di Kabinet Kerja soal masih banyaknya pekerjaan rumah untuk mengurangi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan.

"Program beras sejahtera (rastra) dan pangan nontunai yang akan didistribusikan di awal tahun segera dijalankan tepat waktu dan tepat sasaran," kata Jokowi saat membuka sidang paripurna kabinet di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Selain itu, pemerintah segera mencairkan 20% dana desa 2018 atau sebesar Rp12 triliun untuk menyokong seluruh program padat karya di sejumlah kementerian.

"Saya mendapat laporan dari Menkeu, anggaran dana desa sebesar 20% dicairkan Januari ini dan bisa dieksekusi untuk mendukung prog-ram cash for work," ujar Jokowi.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko P Sandjojo mengakui bahwa tahun ini pemerintah akan mengintensifkan program padat karya untuk mengembangkan sektor perekonomian di perdesaan.

"Nantinya 30% dana desa di-alokasikan untuk program padat karya. Dari sekitar Rp60 triliun dana desa, Rp18 triliun di antaranya untuk membiayai proyek padat karya. Diproyeksikan, sekitar 5 juta-6 juta tenaga kerja di berbagai daerah terserap dalam berbagai proyek padat karya tersebut," ujar Eko.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan juga membantu mengurangi jumlah penduduk miskin dengan mengikutsertakan warga masyarakat dalam pelaksanaan program kerja.

Kementerian meng-anggarkan dana Rp1,5 triliun untuk pengupahan dari program yang menelan anggaran Rp19,9 triliun itu.

"Dari program yang ada kami dorong pelaksanaannya untuk proyek padat karya. Dari belanja modal sebesar Rp19,9 triliun, prog-ram padat karya mampu menyerap 54.579 pekerja dengan total alokasi upah Rp1,5 triliun atau 7,5% dari anggaran modal belanja," ungkap Sekjen Kementerian Perhubungan Sugihardjo.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menambahkan kebijakan lain untuk mengentaskan penduduk dari kemiskinan ialah bantuan pangan nontunai (BPNT).

"Pemerintah menargetkan 10 juta keluarga penerima manfaat akan menerima BPNT. Anda lihat dua tahun ini (kemiskinan) konsisten turun walau belum tembus (di bawah) 10%," tandas Darmin. (Deo/Dio/Cah/Nyu/X-3)

Komentar