Polkam dan HAM

Objek Gugatan Praperadilan Harus Jelas

Sabtu, 13 January 2018 17:15 WIB Penulis: Golda Eksa

ANTARA/Hafidz Mubarak A

JAKSA Agung HM Prasetyo ikut angkat bicara terkait praperadilan yang diajukan oleh saksi perkara sengketa lahan di Lampung yang disidik oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Menurut Prasetyo, setiap praperadilan harus mempunyai objek yang jelas dan tidak melanggar Pasal 77 KUHAP.

"Praperadilan itu kan ada beberapa kan yang dituntut praperadilan itu. Misalnya penghentian penyi-dikan, penetapan tersangka, penetapan tahanan, penangkapan, penyitaan atau penggeledahan Pasal 77 KUHAP yang diperluas oleh MK. Sekarang tuntutannya apa, polisi mungkin tidak menghentikan penyidikan, mungkin masih perlu cukup bukti-bukti, kita tidak membela sana-sini ya, tapi yang pasti untuk menuntut praperadilan, harus jelas," kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, kemarin.

Prasetyo mengatakan, jika ada saksi mengajukan gugatan praperadilan suatu kasus, sementara belum ada tersangkanya, objek praperadilan harus jelas.

"Ya, silakan saja. Namun, kalau diterima atau tidak, kan hakim yang memutuskan. Ya kan, objeknya jelas apa tidak, kalau tidak ada objeknya, apa yang mau dituntut.''

Pernyataan Prasetyo merujuk sidang praperadilan terkait perkara sengketa lahan di Lampung yang menyasar Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Pihak pemohon ialah Gunawan Jusuf dan M Fauzi Thoha.

"Kami bukan membela pihak sana dan pihak sini. Namun, untuk mengajukan praperadilan, harus jelas dulu masalahnya."

Dalam lanjutan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin kembali digelar sidang lanjutan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Gunawan Jusuf dan M Fauzi Thoha (pemohon) melawan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri (termohon) dengan agenda pemeriksaan ahli dari termohon.

Sanksi tegas

Kini Kejaksaan Agung juga terus berbenah terkait penertiban dan saksi tegas kepada jaksa yang nakal. Prasetyo juga telah mengultimatum jajarannya agar senantiasa mematuhi koridor yang telah ditetapkan oleh pimpinan.

Hal itu dipastikan dapat membangun kesatuan pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan gerak langkah untuk menciptakan harmonisasi kebijakan dari hulu hingga ke hilir.

"Penegak hukum diharapkan independen dan tidak terpengaruh pihak sana sini. Penegak hukum itu harus mengawal, serta dilarang membuat hitam menjadi putih dan sebaliknya. Itu yang harus dihindari dalam masalah apa pun," ujar Prasetyo.

Pada kesempatan yang sama, Prasetyo menegaskan Sentra Gakkumdu yang merupakan gabungan dari Korps Adhyaksa, Polri, dan Bawaslu bertugas untuk meneliti berbagai hal yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan pilkada, pilpres, dan pemilihan legislatif.

Bawaslu dan Panwaslu yang berada di daerah diberi mandat menyeleksi temuan pelanggaran. Apabila ada bukti kuat, temuan itu masuk ke ranah pidana, selanjutnya kepolisian yang berhak melakukan penyelidikan.

"Nah, dari kepolisian barulah bisa diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Seperti itu rangkaian kerja sama instansi penegak hukum. Namun, untuk perkara pemilu ataupun pilkada ini waktunya dibatasi, paling lama 51 hari selesai dan hanya sampai banding."

Jaringan inteljen kejaksaan juga diterjunkan ke lapangan guna mengumpulkan informasi seputar pelanggaran yang terjadi seperti dugaan politik uang dan kasus lainnya. Kejaksaan berharap pesta demokrasi dapat berjalan aman dan tenteram. (P-2)

Komentar