Polkam dan HAM

KSAD Tegaskan Netralitas TNI Mutlak

Ahad, 14 January 2018 07:36 WIB Penulis: LO/Ant/P-3

MI/RAMDANI

KEPALA Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Mulyono menegaskan TNI mutlak netral dalam politik meskipun ada kandidat dengan latar belakang tentara. "Meskipun ada kandidat dari TNI, mereka sudah menempuh prosedur sesuai aturan. Saat mereka masuk ke politik, berarti tidak ada hubungannya lagi dengan tentara," katanya saat berkunjung ke Yonif Mekanis 741/Garuda Nusantara, di Kabupaten Jembrana, Bali, kemarin.

Ia mengatakan peran TNI dalam politik sudah jelas, yaitu harus netral, dan institusinya sudah melakukan sosialisasi serta pengawasan hingga ke tingkat terbawah terkait hal itu.

Menurutnya, netralitas TNI merupakan mutlak dalam politik yang tidak boleh ditawar lagi sehingga pihaknya mengeluarkan aturan-aturan dan pedoman-pedoman yang harus dipatuhi oleh setiap prajurit. Karena itu, ia minta semua pihak tidak perlu khawatir dengan netralitas TNI meskipun ada calon gubernur, bupati, dan wali kota yang berlatar belakang militer.

Sementara itu, terkait kunjungannya ke Yonif Mekanis 741, ia mengatakan kegiatan itu merupakan program kerjanya, yaitu mengunjungi kesatuan-kesatuan yang belum pernah dikunjungi. Saat tatap muka dengan prajurit di kesatuan tersebut, ia mengatakan, pada 2018 ini pihaknya merefleksikan program-program di tahun 2017 terkait keberhasilan, perbaikan, dan apa yang akan dilakukan tahun ini.

"Program yang belum sempurna juga kami sempurnakan tahun ini karena di tahun 2018 kita akan menghadapi tantangan yang lebih besar terkait dengan situasi yang berkembang di Tanah Air," paparnya. Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto juga memastikan netralitas institusi Polri tidak terganggu meskipun ada tiga perwira yang menjadi calon kepala daerah.

Menurut dia, untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan wewenang yang bisa dilakukan tiga jenderal itu, Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) akan mengawasi kegiatan mereka selama kampanye berlangsung.

"Ada propam untuk mengawasi itu," tegasnya.

Berdasarkan Surat Telegram Nomor ST/16/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018, ada tiga jenderal yang dinonaktifkan karena hendak ikut dalam kontestasi Pilkada 2018. Ketiga jenderal itu ialah Kapolda Kalimantan Timur Irjen Safaruddin, kini dimutasi sebagai Pati Baintelkam Polri dalam rangka pensiun.

Kemudian Wakalemdiklat Irjen Anton Charliyan dimutasi sebagai Anjak Utama Bidang Sespimti Sespim Lemdiklat Polri, dan Dankorbrimob Polri Irjen Murad Ismail dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Brigade Mobile Korbrimob Polri.(LO/Ant/P-3)

Komentar