Jeda

Kenali Tubuh sejak Dini

Ahad, 14 January 2018 09:00 WIB Penulis: Riz/FD/M-4

KPAI/ECPAT Indonesia-KPPA/Tim MI

TERKAIT dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebenarnya sudah memiliki beragam skema dan program yang diharapkan mampu meminimalkan kejahatan tersebut. Asisten Deputi Perlindungan Anak ari Kekerasan KPPPA, Rini Handayani, menjelaskan ia selama ini menggunakan pendekatan ekologis.

"Program-program yang sudah kami luncurkan kami buat berdasarkan survei dan analisis dari survei penghapusan kekerasan anak tahun 2013, kemudian juga berdasarkan hasil kajian-kajian yang sudah ada, kami melihat ada yang belum optimal dalam hal ini. Yang belum optimal itu peran serta masyarakat. Jadi, pada 2016 kami menerapkan model gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat sudah ada di 34 provinsi dan 68 kabupaten/kota, 136 desa/kelurahan, dan di sana sudah ada 1.360 aktivis dari berbagai organisasi yang nantinya menjadi pelopor atau agen untuk mencegah dan merespon cepat terjadinya kekerasan di lingkungan mereka," jelas Rini di Jakarta, Rabu (10/1).

Selain itu, perlu edukasi bagi anak, keluarga, dan pemerintah. Baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Selain skema pencegahan, KPPPA menyiapkan skema rehabilitasi korban. "Kita sudah punya RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak), P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang ada di hampir 180 kabupaten/kota yang ada di Indonesia," tambah Rini.

Rehabilitasi pun disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut sehingga korban tidak menjadi pelaku di masa depan.

Pencegahan lain ialah pemberian pendidikan kesehatan reproduksi anak di sekolah sehingga anak tahu bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh orang. Pemberian pendidikan kesehatan reproduksi itu diamini Koordinator Advokasi dan Komunikasi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Frenia Nababan sebagai langkah pencegahan.

"Intinya pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi harus diberikan kepada anak sejak usia dini untuk mengenali tubuhnya," papar Frenia kepada Media Indonesia, Rabu (10/1).

Frenia juga mengingatkan pentingnya akses konseling bagi korban. Di satu sisi, Frenia menyayangkan usia anak dalam UU Perkawinan. "Seharusnya kalau kita mau konsisten, UU-nya diubah dan semua hubungan seksual dengan anak, artinya di bawah 18 tahun sesuai dengan UU Perlindungan Anak itu adalah kejahatan baik di dalam perkawinan maupun di luar perkawinan," lanjutnya.

Perempuan

Secara terpisah, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Reza Indragiri Amriel mengatakan berdasarkan data LPAI, kasus pelaku pedofilia yang melibatkan perempuan juga sangat tinggi. "Akan tetapi, kerusakan pada tubuh korban lebih nyata jika pelakunya pria. Sementara itu, jika pelakunya perempuan, efek atau kerusakan pada tubuh anak sangat sulit terdeteksi. Kecuali jika mengunakan tangan atau alat bantu," jelasnya.

Ia menyebutkan selama ini pelaku pedofilia yang dilakukan perempuan tidak terdeteksi sehingga anggapan pedofilia yang melibatkan perempuan sebagai kasus baru tidak tepat.

Lebih lanjut Reza menilai hukuman mati bagi pelaku pedofilia pantas diberikan karena hukuman kebiri dari pemerintah masih belum teruji soal efektivitasnya. "Setelah hukuman mati. Lalu harus ada basis data tertutup bagi korban guna memantau proses rehabilitasi bisa berlangsung secara terus-menerus,' jelasnya.

Sementara itu, basis data untuk pelaku dibiarkan terbuka agar masyarakat bisa mengetahui keberadaan pelaku sehingga adanya upaya antisipasi.

Meski menilai hukuman kebiri dinilai Reza tidak melanggar HAM, ia tidak menyetujuinya. Ia melihat terdapat kerancuan dalam UUD No 17 tahun 2016 tentang pemberian sangsi.

"Apakah kebiri itu bentuk hukuman atau rehabilitasi, di dalam UUD itu tidak jelas. Jika kebiri dianggap sebagai hukuman, jangan salah, ada predator (pedofilia) tipe tertentu yang dikebiri akan semakin buas. Begitu juga, apakah semua predator menggunakan alat vitalnya atau menyambung syahwat dan hawa nafsu," lanjutnya.

Berdasarkan riset, katanya, motif dominan di balik aksi-aksi kejahatan seksual anak itu ternyata bukan motif seksual, melainkan motif-motif tertentu yang muncul akibat persoalan individu.

Jikapun kebiri dianggap rehabilitasi, menurutnya, memang di sejumlah negara itu terlihat ampuh. Namun, hukuman kebiri dilakukan berdasarkan permintaan para pelaku sehingga negara itu dinilai sukses menerapkan hukuman tersebut.(Riz/FD/M-4)

Komentar