Polkam dan HAM

Peradi Dukung Penuh Pemidanaan Fredrich Yunadi

Ahad, 14 January 2018 16:59 WIB Penulis: M Sholahadhin Azhar

ANTARA

PERSATUAN Advokat Indonesia atau Peradi mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi. Peradi sama sekali tidak ingin menghalangi KPK dalam menindak anggotanya.

"Perlu kami jelaskan, Peradi mendukung penuh proses hukum di KPK," kata Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Peradi Rivai Kusumanegara di kantor ICW, hari ini.

Ia tak menampik memang ada oknum advokat yang nakal dan melanggar kode etik. Buktinya, pada 2017 sebanyak 108 pengacara telah ditindak sendiri oleh Peradi. Pelanggaran bervariasi, mulai dari pelanggaran kode etik ringan hingga berat .

"Ini sebagai bentuk Peradi menjaga komitmennya," imbuh Rivai.

Terkait penindakan Fredrich, ia menampik jika Peradi tak melakukan langkah pembinaan. Pasalnya,lembaga profesi itu telah memantau kuasa hukum Novanto, terutama sejak pernyataan Fredrich banyak menimbulkan polemik.

Pembinaan dibuktikan dengan Fredrich yang mengurangi tampil di depan publik. "Terakhir kita dengar dia mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Setya Novanto. Langkah pengunduran diri ini kita apresiasi," kata Rivai.

Dia juga membahas mengenai unsur etika dan proses pidana KPK. Peradi akan sesegera mungkin membangun komunikasi dengan Lembaga Antirasuah itu. Hal ini menjadi titik poin karena menyangkut nasib advokat ke depan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya meminta para advokat tidak mengikuti jejak Fredrich Yunadi. Orang-orang yang mengampu profesi itu diminta bekerja profesional. Pasalnya, pengacara adalah profesi yang mulia saat melindungi hak-hak kliennya di mata hukum.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief meminta para advokat tidak mengatasnamakan profesinya untuk menghalangi proses hukum yang berjalan di KPK. "Karena ada konsekuensinya sebagaimana dijelaskan di Pasal 21 UU Tipikor," kata Laode.

KPK menetapkan advokat Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo, dokter RS Permata Hijau. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka merintangi penyidikan perkara korupsi KTP-el yang menjerat Setya Novanto.

Atas perbuatannya, Fredrich dan Bimanesh dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (MTVN/OL-7)

Komentar