Megapolitan

Warga Minta Pemprov DKI Bangun Shelter Dan Ubah Perda

Ahad, 14 January 2018 20:33 WIB Penulis: Nicky Aulia Widadio

ANTARA

SEJUMLAH warga dari 16 kampung di Jakarta segera memulai konsep penataan kampung mereka yang dibiayai oleh anggaran pedapatan belanja daerah (APBD) DKI 2018. Melalui community action planning (CAP), warga di perkampungan tersebut akan terlibat secara langsung dalam penataan kampung mereka.

Di depan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mereka meminta dibangunkan shelter, hingga wilayah kampungnya diakomodasi di dalam aturan tata ruang.

CAP merupakan tindak lanjut dari kontrak politik Gubernur Anies yang ia tandatangani bersama Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) pada 8 April 2017 lalu.

Sebanyak 16 Kampung tersebut merupakan kampung-kampung yang berada di bawah koordinasi JRMK. Di antaranya ialah kampung Akuarium, Lodan, Muka, Marlina, Gedung Pompa, Elektro, Kunir Pinangsia, Nelayan Kerang Ijo, Rawa Barat, Rawa Timur, tongkol, Krapu, Tembok Bolong dan Baru Tembok. Selain itu, ada kelompok PKL dan komunitas becak yang ikut dalam program ini untuk dibina.

Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja meminta agar masing-masing kampung menetapkan visi mereka. Ia mencontohkan Kampung Akuarium dan Kampung Lodan, Jakarta Utara yang nantinya akan dijadikan kampung wisata.

Lalu Kampung Tongkol direncanakan akan menjadi kampung penjaga sejarah, karena di belakang area kampung tersebut ada sebuah tembok yang dibangun sejak abad ke-17. Namun, konsep penataan itu masih akan dibicarakan lebih lanjut, dan akan diterjemahkan ke dalam sejumlah rencana aksi.

"Ke depannya belum tahu seperti apa, karena proses CAP kan masih di awal, baru dilakukan mandiri. Nanti akan masuk ke proses CAP yang bersama Pemprov DKI," kata Elisa di Taman Waduk Pluit, Jakarta Utara.

Dalam sambutannya, Elisa meminta agar masyarakat terlibat langsung dan proaktif dalam proses CAP. Namun ia pun tidak bisa mematok kapan proses penataan kampung bisa selesai dilaksanakan.

"Bekerja dengan masyarakat sebenarnya nggak ada deadline, dan itu nggak cuma penataan tapi juga implementasinya," kata dia.

Persiapan CAP dihadiri oleh Anies. Di depan Anies, Koordinator JRMK Eni Rochyati menyampaikan laporan pencapaian dari program bersama mereka untuk menata ke-16 kampung tersebut.

Ia pun meminta agar Anies memerintahkan jajarannya untuk segera mengeksekusi pembangunan shelter (tempat tinggal sementara) di Kampung Kunir, Pinangsia, Jakarta Barat. Kampung Kunir digusur lebih dulu dari Kampung Akuarium.

Namun untuk saat ini, justru warga Kampung Akuarium yang lebih dulu dibangunkan shelter oleh Pemprov DKI. Proses pembangunan shelter di Kampung Akuarium sendiri telah memasuki tahap pengerjaan rangka atap.

"Untuk shelter di Kampung Kunir belum ada tanda-tanda dimulai, Pak Anies mohon perhatiannya. Mereka masih di tenda pak, kasihan," tutur Eni.

Eni juga mengungkapkan bahwa Pemprov DKI telah mengabulkan terbentuknya 14 RT dan 1 RW di 16 kampung tersebut. Dari yang diajukan oleh JRMK, masih tersisa 1 RW lagi yang belum terbentuk.

"Masih tersisa 1 RW lagi yang belum, yakni Kampung Rawa Timur di Kebon Jeruk karena permasalahan administrasi," kata Eni.

Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Edison Sianturi membenarkan adanya RT baru yang terbentuk di 16 kampung tersebut. Tidak seluruhnya merupakan RT baru. Ada pula yang diaktifkan kembali setelah digusur oleh Pemprov DKI. Namun untuk data rincinya, Edison mengaku belum melihat datanya.

Selain itu, JRMK juga mengajukan permohonan agar Pemprov DKI mengubah rencana tata ruang di DKI Jakarta untuk mengakomodasi kebutuhan penataan kampung mereka. Menurut mereka, perubahan tata ruang harus dilaksanakan sebagai konsekuensi lantaran pemerintah tidak melibatkan warga dalam proses penyusunannya.

"15 Kampung sudah melayangkan surat keberatan kepada Gubernur DKI Jakarta dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Kami berharap revisi Perda RT/RW yang sekarang sedang berlangsung tidak hanya untuk proses strategis nasional, tapi juga mengakomodasi usulan dari kampung-kampung," kata dia.

Sementara itu, Anies Baswedan tidak menyediakan waktu untuk tanya jawab dengan wartawan usai membuka temu akbar persiapan CAP. Dalam sambutannya, Anies menuturkan bahwa menyejahterakan mereka yang termarjinalkan menjadi bagian dari tanggungjawab pemerintah.(OL-3)

Komentar