Polkam dan HAM

Impor Beras tidak akan Ganggu Petani

Jum'at, 19 January 2018 07:07 WIB Penulis: Cah/X-6

MI/Susanto

MENTERI Perdagangan Enggartiasto Lukita menjamin keputusan mengimpor beras oleh Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton tidak akan mengganggu petani karena bertujuan menghindari kekosongan stok sebelum masa panen raya.

Enggar mengungkapkan itu saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, kemarin. Dalam kesempatan yang sama, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menyatakan sedang melakukan verifikasi dokumen peserta lelang impor beras 500 ribu ton. Melalui poses administrasi lebih cepat, diharapkan, 10 sampai 15 hari ke depan 20 ribu ton beras dari kapal perdana bisa segera tiba.

"Kalau sudah ada keputusan pemenang lelang, dalam jangka waktu 10 sampai 15 hari kemudian bisa datang kapal perdana membawa 20 ribu ton (beras impor)," terang Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti,

Menurut dia, proses administrasi untuk proses lelang dilakukan dengan cepat karena target impor 500 ribu ton tuntas akhir Februari. Tim lelang tengah memeriksa dokumen persyaratan milik 11 dari 21 perusahaan yang mendaftar, yang berasal dari Thailand, Vietnam, Pakistan, dan India.

"Tadi malam (17/1) pendaftaran sudah ditutup dan sekarang tengah seleksi administrasi. Kalau lancar, Senin (22/1) membuka LC," papar Djarot.

Ia mengatakan pemenang lelang akan diminta supaya bisa memenuhi tenggat dan volume beras agar tidak melewati akhir Februari sesuai dengan perintah rapat koordinasi yang dilakukan pemerintah.

Djarot menegaskan beras luar negeri itu tidak akan langsung didistribusikan ke pasar. Alasannya, beras sebanyak 500 ribu ton itu akan diputuskan penyebarannya oleh pemerintah. Menunggu hal tersebut, beras itu disimpan di gudang Bulog.

Pada kesempatan berbeda pengamat ekonomi dari Center fot Strategic and International Studies, Yose Rizal Damuri, menyatakan pemerintah tidak boleh ragu melakukan impor beras apabila persediaannya sudah menipis. Pasalnya, jika beras semakin mahal dan terbatas, masyarakat miskin akan menjadi korban.

Kabag Penelitian Center for Indonesian Policy Studies Hizkia Respatiadi mengungkapkan tingginya harga beras tidak terlepas dari rantai distribusi yang panjang. Situasinya berbeda dengan beras impor yang jalur distribusinya pendek. Saat beras lokal harus melewati 4-6 pelaku distribusi sebelum sampai ke konsumen, beras impor hanya perlu melewati tiga.(Cah/X-6)

Komentar