Jeda

Regulasi Prudensial untuk Becak

Ahad, 4 February 2018 10:33 WIB Penulis:

KLIK GAMBAR UNTUK MEMPERBESAR

PEMBANGUNAN kota yang berkelanjutan, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi, membutuhkan perencanaan tata ruang serta transportasi terintegrasi. Dengan begitu, sistem transportasi yang ada tidak menghambat, tetapi justru mampu melayani pembangunan sosial dan ekonomi secara efektif.

Begitu juga mengakomodasi keberadaan becak dengan regulasi yang prudensial. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit, mengatakan kehadiran becak sebagai alat transportasi di Jakarta memang dibutuhkan. "Pasalnya, sistem angkutan umum belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat atau kualitasnya tidak sesuai dengan kebutuhan," katanya.

Karena itu, lanjut Danang, tugas pemerintah daerah ialah mencari solusi, misalnya, ada substitusi jaringan angkutan umum atau alternatifnya mengakomodasi becak dengan regulasi prudensial.

"Realitasnya ada, dari informasi yang saya terima lebih 500 unit. Tugas pemda mencari solusi dan membuat regulasinya," tambahnya.

Pemanfaatan becak memang dapat mengatasi masih minimnya transportasi di lokasi wisata. Namun, harus ada penyesuaian. "Sebagai angkutan wisata tarifnya juga akan premium dengan standar pelayanan dan kenyamanan lebih tinggi. Pastinya bisa dirancang," paparnya.

Di lain pihak, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, menyebutkan, menata kota itu harus mematuhi aturan hukum dan perencanaan kota yang sudah ada.

"Perda 8/2007 tentang Ketertiban Umum di wilayah DKI masih berlaku. Berarti becak tetap dilarang di mana pun tanpa kecuali," katanya.

Menurutnya, para pengayuh becak bisa diikutkan dalam program OK-OCE dengan pemberian pelatihan, modal untuk usaha, rusunawa, dan program KJP plus. Selain itu, Pemda DKI seharusnya fokus membenahi transportasi massal agar terintegrasi untuk membuat warga bersedia beralih ke angkutan umum. (FD/X-7)

Komentar