Humaniora

Soal Zakat Profesi, ASN Akan Diminta Persetujuannya

Kamis, 8 February 2018 19:47 WIB Penulis: Dhika Kusuma Winata

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

KEMENTERIAN Agama menyatakan rancangan draf peraturan presiden mengenai pengumpulan zakat profesi di kalangan aparatur sipil negara (ASN) muslim, merupakan langkah proaktif dalam upaya mewujudkan potensi penghimpunan dana zakat.

Itu merupakan tindaklanjut dari Inpres No.3/2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Juru bicara Kemenag Mastuki menjelaskan, ada sejumlah poin penting dalam rancangan aturan yang masih dibahas internal Kemenag itu. Yang paling utama pemerintah sifatnya memfasilitasi pengumpulan zakat bukan mewajibkan. Pasalnya, ASN akan dimintai persetujuan terlebih dahulu dalam pengumpulan zakat tersebut.

"Semua ASN akan dimintai melalui formulir atau bentuk lainnya untuk persetujuan atau keberatan dipotong gajinya 2,5% setiap bulan untuk zakat. Jadi, ada akad sejak awal baik bagi yang setuju maupun tidak," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (8/2).

Selain itu, lanjut Mastuki, tidak semua ASN bakal terdampak rencana kebijakan tersebut. Ada kriteria ASN yang bisa menjadi muzakki sesuai fatwa MUI No.3/2003 tentang Zakat Penghasilan. Mereka ialah pegawai yang sudah mencapai nishab dalam satu tahun sebanyak 85 gram emas.

"Atau setara dengan ASN yg penghasilannya Rp50-Rp60 juta dalam satu tahun. Di luar itu tidak masuk kriteria," imbuhnya.

Ia mengatakan, pihaknya juga masih membahas soal pengumpulan dari gaji tersebut apakah yang dihitung nisabnya berdasarkan gaji pokok atau beserta tunjangan lain.

Karena itu, pihaknya akan melibatkan ahli fikih untuk menentukan sumber pengumpulan zakat tersebut. Untuk mekanisme pengelolaan dana zakat, bakal diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) maupun badan amil zakat lainnya.

"Untuk pendayagunaan dana yang terkumpul, opsional bisa Baznas dan lembaga-lembaga amil zakat," ucapnya.

Di samping itu, lanjut Mastuki, melalui rancangan perpres zakat ASN itu, pihaknya juga bakal mensinergikan hubungan antar lembaga seperti Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan urusan gaji ASN. Selain itu juga dengan Kementerian PAN-RB sebagai pihak yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan pegawai negeri.

"Itu nanti disinergikan bagaimana pengumpulan dana di pemda, TNI-Polri, guru-guru, dan seterusnya. Rancangan Perpres akan mempertegas hubungan antar lembaga dalam pengumpulan zakat," ujarnya. (OL-4)

Komentar