Humaniora

Pemungutan Zakat Harus Matang

Jum'at, 9 February 2018 10:38 WIB Penulis: Syarief Oebaidillah

MI/Ramdani

POTENSI zakat harus dioptimalkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat Islam. Namun, pelaksanaan pemungutan melalui pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN) harus direncanakan dengan matang.

Menurut Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) juga harus siap mengelola zakat ASN secara profesional, kapabel, dan akuntabel. Selain itu, rencana tersebut harus didiskusikan dengan unsur masyarakat terlebih dahulu, antara lain dengan organisasi keagamaan.

“Sebaiknya gagasan tersebut disosialisasikan terlebih dahulu kepada ormas-ormas Islam dan pemangku kepentingan lainnya sehingga tidak menimbulkan polemik dan kegaduhan di masyarakat,” kata Zainut, kemarin, terkait dengan wacana pemerintah memotong 2,5% gaji ASN muslim yang hartanya memenuhi haul dan nisab untuk zakat.

Zainut juga berharap upaya tersebut melibatkan para pihak yang memiliki kepentingan dan kepedulian terhadap pengelolaan zakat. MUI, kata dia, berkepentingan mengingatkan itu karena jumlah uang zakat yang akan dikelola sangat besar dan dana tersebut milik umat Islam yang harus ditasarufkan (didistribusikan) secara amanah dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta undang-undang.

Persoalan zakat, lanjutnya, tidak sekadar memungut dan mengumpulkan uang dari muzakki (orang yang berzakat). Zakat juga menyangkut siapa saja ASN yang terkena kewajiban zakat, nisab zakat, haul zakat, sifat zakat itu wajib atau sukarela, dan bagaimana pe­nyaluran zakat.

Menurut Zainut, zakat ialah salah satu dari lima rukun Islam, selain syahadat, salat, puasa, dan haji. Kewajiban itu harus dilaksanakan setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat, yakni mampu.

“Selain untuk melaksanakan perintah Allah SWT, tujuan pensyariatan zakat ialah membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan,” katanya. Karena itu, tambahnya, syariat Islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat.

Sukarela

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan ada tiga prinsip yang harus dijalankan terkait dengan penghimpunan dana zakat ASN. Pertama, kebijakan hanya berlaku bagi ASN muslim.

Prinsip kedua, berlaku bagi ASN muslim yang total penghasilannya sudah mencapai nisab. Prinsip ketiga, penyi­sihan sebagian penghasilan tersebut dilakukan atas dasar persetujuan dari ASN bersangkutan dengan mekanisme melalui proses akad.

“Sama sekali tidak ada kewajiban, apalagi paksaan. Sepenuhnya atas kesukarelaan,” kata Menag melalui keterangan resmi di Jakarta.

Ia juga menyatakan masih membahas dan mendalami rancangan kebijakan tersebut secara internal di Kementerian Agama. Pihaknya akan terus menggali masukan ahli dan akademisi, termasuk para ulama dan tokoh agama.

Namun, pengamat hukum Islam dari Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Ansari Yamamah mengatakan perintah zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki kemampuan, bukan sebagai pengeluaran sukarela.

Menurutnya, rencana pemotongan gaji ASN untuk zakat merupakan kebijakan tepat. Meskipun dinilai terlambat, kebijakan tersebut harus didukung. Namun, pemerintah harus mampu menerapkan asas keadilan, kearifan, dan transparansi jika ingin mengambil dan mengelola zakat. (Dhk/Ant/H-2)

Komentar