Humaniora

Infrastruktur di Asmat Diprioritaskan

Jum'at, 9 February 2018 10:50 WIB Penulis: Andhika Prasetyo

Foto udara hamparan rumah di atas rawa dan sungai di kota Agats Kabupaten Asmat, Papua, Senin (29/1)---ANTARA/M AGUNG RAJASA

MASALAH kesehatan di Kabupaten Asmat dan daerah pedalaman lain di Papua tidak lepas dari minimnya infrastruktur jalan yang menjadi akses masyarakat ke fasilitas kesehatan. Selain itu, kurangnya sarana sanitasi dan air bersih membuat warga makin rawan sakit.

Karena itu, pembangunan infrastruktur di sana akan ditingkatkan meski biaya yang diperlukan sangat besar. Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, untuk membangun 1 meter jalan di Asmat, diperlukan dana sekitar Rp24 juta. Tiga kali lipat daripada di Jawa.

“Biaya mahal itu karena minimnya bahan baku sehingga harus didatangkan dari luar Papua. Untuk membangun jalan, misalnya, pemerintah harus mendatangkan batu dan pasir dari Jawa dan Sulawesi,” ujar Arie di Kantor Kementerian PU-Pera, Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan saat ini pemerintah tengah mengebut pembangunan jalan 1,7 kilometer yang akan digunakan sebagai penghubung antar­distrik di wilayah Asmat dan juga fasilitas-fasilitas publik, seperti posyandu atau puskesmas. Pembangunan itu masuk kategori mendesak dan harus rampung dalam enam bulan ke depan.

Di luar itu, pemerintah akan membangun jembatan untuk menghubungkan daerah yang dipisahkan su­ngai. Untuk mempermudah akses ke kota tetangga, seperti Wamena dan Ja­yapura, pemerintah juga akan membangun jalan besar.

Selain itu, pemerintah akan membangun sumber air dan sanitasi. Sebelumnya, Ditjen Sumber Daya Air dan Cipta Karya Kementerian PU-Pera telah membangun embung-embung untuk menampung air hujan dengan kapasitas 1.000 meter kubik per detik. Pipa-pipa distribusi air ke permukiman warga juga telah dibuat sejak 2006. Namun, itu belum cukup.

“Kami akan bangun embung dengan kapasitas tiga kali lipat dan pipa-pipa yang lebih banyak,” tutur Direktur Keterpaduan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU-Pera, Dwityo Akoro Soeranto.

Berbagai fasilitas lain seperti tangki septik modulan dan tempat pengolahan sampah terpadu juga menjadi fokus. “Setelah diba­ngun, pendampingan akan dilakukan selama satu tahun agar warga tahu cara menggunakan dan merawatnya,” imbuhnya.

Berdayakan puskesmas
Meski status kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Asmat telah dicabut, pemerintah terus melanjutkan penanganan. Puskesmas setempat akan lebih diberdayakan.

“Di Asmat sekarang yang dirawat (di RSUD Agats) tinggal 13 anak,” ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek di Jakarta, kemarin.

Pemerintah, ujar Menkes, melalui petugas kesehatan akan terus melakukan pendampingan terhadap masyarakat setempat, termasuk menyosialisasikan pangan bergizi.

“(Selama ini) Kurang makan makanan bergizi. Sehingga memudahkan infeksi penyakit,” katanya.

Ditambah lagi, tempat tinggal masyarakat setempat yang sulit dijangkau mempersulit pasokan bahan makanan. Karena itu, ia menyarankan warga mengandalkan sumber pangan lokal.

Kemenkes, lanjut Nila, juga akan menjadikan puskesmas sebagai salah satu tumpuan warga Kabupaten Asmat untuk upaya kesehatan. (Ind/H-3)

Komentar