Polkam dan HAM

Putusan MK Seret Presiden ke Peta Konflik DPR-KPK

Jum'at, 9 February 2018 19:30 WIB Penulis: Christian Dior Simbolon

MI/M. Irfan

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hak angket DPR terhadap KPK dinilai potensial menimbulkan masalah. Dengan menempatkan KPK sebagai institusi di ranah eksekutif, menurut pakar hukum tata negara Refly Harun, MK membawa Presiden ke peta konflik antara KPK dan DPR.

"Dengan putusan ini, maka yang perlu dikhawatirkan ialah DPR bisa menekan Presiden dalam meminta perubahan-perubahan dalam UU KPK dengan dalih penggunaan hak konstitusional mereka. Presiden jadi masuk ke peta konflik," ujar Refly saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Jumat (9/2).

Seperti diberitakan, MK menolak permohonan uji materi yang diajukan sejumlah pegawai KPK terhadap hak angket KPK. Dengan putusan ini, MK menyatakan hak angket KPK yang dibentuk KPK adalah sah dan mengategorikan KPK sebagai institusi di ranah eksekutif.

Putusan tersebut bertentangan dengan empat putusan MK sebelumnya, yakni putusan atas perkara nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, 37-39/PUU-VIII/2010, dan 5/PUU-IX/2011. Empat putusan tersebut menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada di dalam ranah eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Meskipun masuk menjadi objek angket, Refly mengatakan, independensi dan kinerja KPK tak akan terganggu secara signifikan dengan putusan MK tersebut. Syaratnya, pemerintah harus tetap berkomitmen memperkuat KPK.

"Karena upaya pelemahan KPK oleh DPR itu kan sudah sejak lama, mulai dari upaya merevisi UU KPK, penyadapan butuh izin pengadilan dan sebagainya. Selama pemerintah tidak berselingkuh dengan DPR untuk melemahkan KPK, maka tidak masalah. KPK bisa tetap bekerja dengan baik. Kuncinya di pemerintah," cetus dia.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai putusan MK ambigu dan tidak konsisten. Putusan tersebut, lanjut Fickar, menyebabkan KPK rentan diintervensi. "Akibat putusan ini KPK menjadi rentan dan setiap saat bisa diganggu angket DPR," tutur Fickar.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai putusan MK merupakan hal yang wajar dalam sistem presidensial. "Dalam tradisi presidensialisme itu bahwa lembaga pengawas tertinggi di negara kita ini adalah DPR. Karena dia (DPR) lembaga pengawas tertinggi, maka dia memiliki seluruh hak dalam pengawasan," cetusnya. (X-12)

Komentar