Pilkada

Hentikan Politisasi SARA

Ahad, 11 February 2018 11:23 WIB Penulis: Putri Anisa Yuliani

ANTARA/DHEMAS REVIYANTO

BAWASLU mendeklarasikan gerakan antipolitik uang dan antipolitisasi SARA di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin. Deklarasi tersebut melibatkan perwakilan anggota partai politik, Bawaslu provinsi dan tingkat kabupaten kota seluruh Indonesia.

Deklarasi itu juga dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Komisioner KPU, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan organisasi pegiat demokrasi.

Menurut Ketua Bawaslu RI Abhan, gerakan itu dilakukan untuk mengingatkan partai politik agar tidak melakukan politik uang dan politisasi SARA dalam berkampanye. Selain itu, untuk mengingatkan segenap pihak agar mendukung gerakan antipolitik uang dan politisasi SARA.

"Politik uang akan memicu terjadinya korupsi, sementara politisasi SARA akan memecah persaudaraan kita. Kedua jenis kerawanan ini sangat mungkin muncul di daerah sehingga harus dilawan," kata Abhan.

Bawaslu bersama tim sentra Gakkumdu bertekad melakukan pengawasan dan penindakan. Jika ditemukan pelanggaran politik uang dan SARA yang terstruktur, sistematis, dan masif, paslon kepala daerah dapat didiskualifikasi.

Dari data Bawaslu, terdapat tujuh provinsi yang memiliki kerawanan tinggi politik uang, yakni Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

Ada delapan provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi untuk politisasi SARA, yakni Sumut, Sumsel, NTB, Kaltim, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Menurut anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, daerah-daerah tersebut telah dipetakan dalam indeks kerawanan pemilu (IKP). Pada pilkada sebelumnya telah terjadi kasus serupa sehingga dari diskusi, pengamatan, dan uji publik bersama para pemangku kepentingan, daerah-daerah tersebut masuk IKP.

"Dasarnya adalah pengalaman saat pilkada sebelumnya pernah terjadi hal demikian. Selain itu juga diskusi kami dengan para stakeholder di daerah tersebut, para pengamat juga sehingga daerah itu masuk ke peta kami dan diharapkan menjadi fokus bagi semua pihak," ujarnya.

Tetapkan sanksi
Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengapresiasi gerakan yang dicanangkan Bawaslu dan diharapkan menjadi perhatian semua pihak. Jika ada penyelenggara pemilu/pilkada yang terlibat, KPU akan menetapkan sanksi apapun yang dikeluarkan Bawaslu maupun DKPP.

Ia pun mempersilakan berbagai pihak turut mengawasi dan melaporkan bila ada pihak KPU yang terlibat.

"Prinsipnya KPU akan mendukung Bawaslu terkait penindakan terhadap politik uang dan SARA. Pesta demokrasi harus bisa dinikmati masyarakat," kata Ilham.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut, Presiden Joko Widodo dalam arahannya meminta agar semua pihak berpartisipasi dalam gerakan tolak politik uang dan politisasi SARA.

Diharapkan, terpilih kepala daerah yang amanah serta berintegritas dalam membangun daerah.

"Politik uang dan politisasi SARA bisa merusak peradaban, merusak demokrasi, dan menghancurkan sendi kehidupan dan politik kenegaraan yang bermanfaat," tukasnya. (P-4)

putri.anisa@mediaindonesia.com

Komentar