Pilkada

Pecah Kongsi Kepala Daerah masih Menghantui

Ahad, 11 February 2018 11:25 WIB Penulis:

SEBANYAK 90% kepala daerah pecah kongsi dengan wakilnya. Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menegaskan, pecah kongsi tidak boleh terjadi lagi.

"Kita harus menata kembali sistem pemilihan. Bagaimana memilih kepala daerah dan wakilnya yang benar-benar mumpuni. Tidak hanya soal popularitas dan mana yang kita senangi," kata Djohan dalam diskusi di Jakarta, kemarin.

Djohan menambahkan, konflik biasanya terjadi karena kepala daerah dan wakilnya sama-sama berasal dari partai politik. Ia menilai, kepala daerah yang berpasangan dengan wakil dari nonpartai biasanya lebih bisa bertahan lama.

"Waktu saya masih di Kementerian Dalam Negeri mulai dari Pilkada 2005, 94% pecah kongsi, hanya 6% yang tidak pecah kongsi. Sejak 2005 sampai 2014, jumlah yang pecah kongsi 971. Yang tidak pecah kongsi 77," bebernya.

Ia pun mendorong agar UU Pilkada direvisi karena mensyaratkan calon kepala daerah berpasangan.

"Dengan berpasangan, banyak kepentingan politik masuk. Syarat pasangan calon sebaiknya dikaji ulang dan direvisi menjadi monoeksekutif. Wakil diangkat oleh kepala daerah," tukas dia.

Namun, usulan monoeksekutif mendapat penolakan dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng mengungkapkan monoeksekutif ialah sebuah kemunduran.

"Berpasangan itu sudah tepat. Yang harus diperkuat ialah koordinasi. Pembinaan dari Kementerian Dalam Negeri juga sangat penting dilakukan. Minimal 3 bulan sebelum memimpin, pasangan kepala daerah disekolahkan," tegas Jaweng.

Peneliti senior LIPI, Siti Zuhro, juga menekankan pentingnya koordinasi. "Harus ada koordinasi dan perkuat etika berbirokrasi," tegas dia.

Namun, ia mendukung bila UU Pilkada direvisi. Sudah 400 kali Indonesia melaksanakan pilkada, tetapi hasilnya tidak begitu baik. (Deo/P-4)

Komentar