Polkam dan HAM

Publik Berharap pada MK atas Dagelan DPR

Selasa, 13 February 2018 21:05 WIB Penulis: Rudy Polycarpus

MI/Bary Fathahilah

SETELAH Paripurna DPR menyetujui revisi UU MD3 menjadi undang-undang, koalisi sipil kini tengah menyiapkan uji materi payung hukum kontroversial itu ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, muncul keraguan koalisi sipil terhadap MK di bawah kepemimpinan Arief Hidayat yang pada 16 Januari dijatuhkan sanksi etik untuk kedua kali oleh Dewan Etik MK.

"Ada kekhawatiran kami mengingat belakangan putusan MK relatif ramah dengan produk legislasi DPR periode ini," ujar Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur di Jakarta, kemarin.

Meski demikian, Isnur berharap apapun putusan MK nanti tidak mencederai muruah, kehormatan dan kredibilitas lembaga tersebut. Bersama koalisi sipil lainnya, ia segera menyusun draf gugatan uji materi.

Aturan dalam UU MD3 yang akan digugat yakni Pasal 73, 122 dan 245. Menurut Isnur, aturan itu tidak cuma berbahaya bagi demokrasi, tapi juga berpotensi mengintervensi penegak hukum dan membentuk kekuasaan DPR yang terlalu luas.

Lewat Pasal 73, DPR berwenang memanggil paksa pihak yang akan diperiksa dengan bantuan kepolisian. Sementara itu, lewat Pasal 122, Majelis Kehormatan Dewan (MKD) diberikan kewenangan untuk mengambil langkah hukum terhadap orang, kelompok dan badan hukum yang merendahkan kehormatan lembaga legislatif dan anggotanya.

Adapun Pasal 245 mengatur pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota dewan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari MKD.

"Pasal-pasal ini bukan saja berbahaya bagi demokrasi, tapi juga menabrak norma karena menambah kewenangan MKD. Tugas MKD hanya mengurus etika anggota DPR, bukan mendefinisikan penghinaan. Tidak mungkin kode etik DPR itu mengikat kepada publik," tandas Isnur.

Sementara, pengamat politik dari Universitas Paramadina Arif Susanto menambahkan, aturan pada Pasal 122 seakan-akan menempatkan DPR sebagai simbol negara karena kental nuansa contempt of parliament. Padahal, konsep contempt of parliament hanya lazim digunakan di negara yang menganut sistem parlementer.

"DPR juga mengisolasi dirinya dari kritik yang dilakukan masyarakat yang sudah memilihnya. MKD jadi alat membungkam publik. Padahal, MKD tujuannya menjaga nama DPR, bukan mengawasi orang-orang yang mengkririk DPR," cetus Arif.

Kekhawatiran lainnya ialah potensi penyalahgunaan kekuasaan yang kental dimensi politis. Misalnya, sebut dia, Presiden Joko Widodo bisa saja terkena pasal penghinaan terhadap parlemen jika rekomendasi panitia khusus angket diabaikan.

"Kalau rekomendasi pansus meminta Presiden memecat salah satu menteri, jika rekomendasi itu ditolak, Presiden bisa terkena contempt of parliament. Implikasi dari aturan ini bisa luas sekali," jelasnya.

Selain itu, syarat adanya pertimbangan MKD dan izin tertulis dari presiden, sambung Arif, melawan prinsip kesamaan di depan hukum. Akibatnya, DPR tidak hanya menjadi lembaga yang semakin sulit dijangkau hukum, namun juga membuat dirinya memiliki kewenangan yang sangat luas.

"Bayangkan, DPR bisa mengintervensi penegak hukum dan mengintervensi kewenangan Presiden bisa di kabinet," ujarnya.

Di tengah proses pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti pemerintah tidak bermain dengan DPR agar pasal penginaan terhadap Presiden dan institusi negara digolkan.

"Dugaannya seperti itu. Tapi anehnya, fraksi yang menolak pasal penghinaan terhadap presiden justru mendukung pasal penghinaan terhadap DPR. Ini dagelan sekali," pungkas Ray. (Pol)

Komentar