Pilkada

KPU Bisa Buat Terobosan Sikapi Korupsi

Rabu, 14 February 2018 21:58 WIB Penulis: Putri Anisa Yuliani

Ilustrasi---MI/Seno

KOMISIONER KPU RI periode 2012-2017 Fery Kurnia Rizky mengatakan, KPU bisa membuat berbagai terobosan untuk merespons situasi saat ini, di mana banyak calon kepala daerah petahana yang terjerat korupsi.

Terobosan itu di antaranya ialah mengajukan revisi UU Pilkada. Meski sulit untuk dicapai, tetapi revisi bukan mustahil dilakukan.

"Bisa saja jika ingin mengesampingkan asas praduga tak bersalah, mengajukan revisi agar calon kepala daerah tersangka otomatis batal jadi calon," kata Fery seusai menjadi pembicara dalam diskusi 'Ngobrol Etika Penyelenggara dengan Media (Ngetren Media)' bertajuk Menjaga Integritas Penyelenggara Pemilu Sejak Pembentukan di lobi gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (14/2).

Terobosan kedua yang bisa dilakukan adalah dengan membagikan informasi mengenai status tersangka calon kepala daerah secara terang-terangan kepada publik. Dengan demikian, dasar penilaian publik khususnya warga daerah terkait terhadap pasangan calon yang bersangkutan kasus korupsi bisa bertambah.

"Sehingga penilaian kembali kepada masyarakat. Biar masyarakat menilai bagaimana calon kepala daerah ini di mata mereka," tuturnya.

Terobosan lainnya yang sudah pernah dilakukan oleh Fery dan komisioner KPU RI periode 2012-2017 saat penyelenggaraan Pilkada 2015 dan Pemilu 2014, ialah bersurat kepada presiden agar melakukan penundaan pelantikan terhadap kepala daerah dan anggota legislatif terpilih yang berstatus tersangka.

"Itu sudah kami lakukan dan dikabulkan oleh presiden. Sehingga, baru ketika ada putusan hukum tetap, kepala daerah dilantik di penjara. Tetapi kemudian statusnya dicabut dan diberikan kepada wakilnya," ungkapnya. (OL-4)

Komentar