Polkam dan HAM

Calon Kepala Daerah Berpeluang Biayai Kampanye

Senin, 4 April 2016 09:30 WIB Penulis: Ind

MI/PANCA SYURKANI

CALON kepala daerah diusulkan ikut menanggung biaya kampanye.

Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman mengatakan usul tersebut akan diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pada pilkada serentak 2015 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggung semua biaya kampanye setiap pasangan calon.

"Di situ (revisi UU Pilkada) dinyatakan bahwa pasangan calon ikut menanggung biaya kampanye," ujar Rambe di sela-sela diskusi di Jakarta, kemarin.

Ia menambahkan fraksi-fraksi di DPR telah diminta menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diharapkan selesai pada 13 April mendatang.

"Minimnya waktu pembahasan menjadi perhatian kami. DIM sebaiknya ada saat rapat kerja Komisi II dan pemerintah," imbuh dia.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini sependapat dengan usul tersebut.

Menurut dia, negara, dalam hal ini KPU, cukup membiayai debat terbuka pasangan calon dan iklan di media massa.

"Bahan dan alat peraga kampanye biayanya ditanggung pasangan calon. Akan tetapi, lokasi, volume, dan ukurannya ditentukan negara. Lokasi alat peraga perlu diatur supaya pelanggaran bisa dikontrol," tutur Titi.

Menurut dia, wacana calon kepala daerah ikut menanggung biaya kampanye akan membuat KPU lebih fokus menyelenggarakan tahapan pilkada berkualitas.

KPU tidak harus disibukkan dengan pengadaan alat kampaye pasangan calon.

"Dengan berkaca dari pengalaman Pilkada 2015 lalu, terdapat dua anggota KPU Konawe Utara, Sulawesi Utara, yang dipecat karena menggunakan desain untuk kepentingan calon sebagai desain sosialisasi saat kampanye," imbuh Titi.

Rencana tersebut, sambung Titi, akan membuat KPU bisa mengonversi dana pengadaan alat peraga kampanye dalam menyosialisasikan visi dan misi program para calon.

"Kerja mereka bisa lebih fokus dan pilkada menjadi berkualitas," tandas Titi. (Ind/P-5)

Komentar