Humaniora

Pemerintah Susun Perpres Satu Data

Selasa, 7 June 2016 05:45 WIB Penulis: Richaldo Y Hariandja

ANTARA/Puspa Perwitasari

PEMERINTAH tengah menyusun peraturan presiden (perpres) terkait dengan kebijakan satu data (one data policy).

Nantinya, perpres tersebut diperuntukkan sebagai basis dalam pengambilan kebijakan bagi kementerian/lembaga.

"Selama ini, kebijakan yang disusun kurang berbasis pada pemanfaatan data," ujar Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho saat ditemui dalam talkshow bertajuk Peran Data dalam Perubahan Iklim, di Jakarta, kemarin.

One data policy, lanjut Yuniar, juga dapat menjadi alat transparansi bagi pemerintah.

Nantinya, perpres tersebut akan mengatur data mana saja yang bisa diakses publik dan data mana yang hanya bisa diakses pihak-pihak tertentu.

Sejauh ini, Yanuar mengatakan ada tujuh kementerian yang bersedia masuk one data policy.

Ketujuh kementerian itu akan menyediakan data yang mereka miliki.

Ketujuhnya, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Perpres One Data Policy yang ditargetkan terbit tahun ini menurut Yanuar juga akan menguntungkan Indonesia dalam melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

"Karena untuk aksi-aksi di bidang perubahan iklim bukan hanya dilakukan satu sektor, melainkan kerja multisektor yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga," imbuh Yanuar.

Hal senada juga diungkapkan Kasubdit Iklim dan Cuaca Bappenas Syamsidar Thamrin pada kesempatan sama.

Perempuan yang akrab disapa Ida itu mengatakan akses terhadap data aksi daerah di bidang perubahan iklim sering kali terkendala birokrasi.

"Sering kita jumpai, kalau ganti orang (pejabat), data tersebut berada di tangan orang sebelumnya. Itu sebabnya, inventarisasi data sulit dilakukan," kata Ida.

Padahal, lanjutnya, perencanaan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak bisa lepas dari aktivitas yang sudah dilakukan.

Sayangnya, data terkait hal itu tidak dikelola dengan baik.

Standardisasi data

Sementara itu, Country Director World Resources Institute (WRI) Indonesia Nirarta Samadhi mengatakan standardisasi data termasuk salah satu poin yang akan diatur dalam perpres tersebut.

Standardisasi data dilakukan melalui penguatan terhadap lembaga pengelola data yang dimiliki kementerian dan lembaga sehingga bisa menjadi sumber data yang baik.

"Tidak perlu ada satu lembaga khusus, cukup perkuat pusdatin (pusat data dan informasi) kementerian/lembaga masing-masing dan atur cara menghasilkan data tersebut agar dapat diakses secara online," ujar Nirarta yang juga menjadi tim perumus ide kebijakan satu data saat menjabat di Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian (UKP4) dahulu.

Ia menambahkan, nantinya, hanya ada satu pintu masuk dan keluar data secara nasional.

"Di situ juga diterangkan hal-hal terkait metadata dan tujuan data tersebut dibentuk."

Meskipun demikian, ia mengakui perjalanan memperbaiki tata kelola data akan memakan waktu yang tidak singkat.

Pasalnya, data yang dikelola bukan hanya yang diproduksi pada tahun ini dan di masa depan saja, melainkan seluruh data lampau yang dihasilkan selama 70 tahun Indonesia merdeka. (H-3)

Komentar