Investigasi

Mengundang KPK Awasi Pembahasan Raperda Reklamasi

Senin, 17 October 2016 01:00 WIB Penulis: (Sru/Mhk/T-1)

ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

GUBERNUR DKI Fauzi Bowo memiliki landasan hukum membangun 17 pulau pada 1995 atas dasar Surat Keputusan Presiden Soeharto No 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Sudah dirancang matang sejak 1995, tapi pelaksanaan pengembangan kawasan pantai utara Jakarta sempat terlunta-lunta beberapa tahun. Selain karena adanya krisis moneter yang melanda Indonesia di era akhir kepemimpinan Presiden Soeharto, rencana ini juga terkendala oleh terbitnya Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta pada 19 Februari 2003.

Angin segar kelanjutan proyek reklamasi datang kembali pada 2011. Ketika itu, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) No 12 PK/TUN/2011 tentang Ketidaklayakan Surat Keputusan Menteri No 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta (Kepmen LH No 14 Tahun 2003). Dengan demikian, Kepmen LH yang menjadi kendala pelaksanaan reklamasi pantai utara Jakarta secara hukum tidak berlaku lagi.

Setelah pengesahan Perda DKI Jakarta No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, Fauzi Bowo menerbitkan empat surat persetujuan prinsip reklamasi Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo, Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra, Pulau I kepada PT Jaladri Kartika Paksi, dan persetujuan prinsip reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk pada 12 Januari 2012. Setelah itu, pada 19 September 2012 terbit Pergub DKI Jakarta No 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta. Selanjutnya, pada masa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bertindak selaku Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta pertengahan 2014, ia memperpanjang persetujuan prinsip reklamasi keempat perusahaan pengembang yang menjadi mitra Pemprov DKI dalam melaksanakan reklamasi di pantai utara Jakarta.

Akhirnya, pada 23 Desember 2014, Gubernur Ahok menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra. Kemudian, pada 2 Oktober 2015 menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F dan Pulau I. Terakhir, pada 17 November 2015, mantan Bupati Bangka Belitung itu menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K. Ketika izin pelaksanaan reklamasi dipermasalahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ahok menampik tudingan perizinan reklamasi Teluk Jakarta diterbitkan pada masa pemerintahannya.

Ahok menegaskan dirinya hanya memperpanjang izin reklamasi 17 pulau yang diterbitkan Gubernur Fauzi Bowo. Izin tersebut bukanlah penerbitan izin baru. “Saya tidak tahu kalau itu dianggap menyalahi aturan karena sifatnya bukan kasih izin baru. Itu hanya melanjutkan izin reklamasi 17 pulau yang dikeluarkan Foke,” terangnya. Ahok mengingatkan izin reklamasi tidak bisa dibatalkan begitu saja sebab penerbitan izin oleh gubernur terdahulu mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara. “Yang bisa dibatalkan ialah pengajuan izin untuk reklamasi baru,” jelasnya.

Dalam proyek reklamasi, ada beberapa perizinan yang harus dipenuhi pengembang sebelum melakukan reklamasi, yaitu izin prinsip reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, dan izin pemanfaatan reklamasi. Dalam izin prinsip, pengembang wajib melakukan kajian seperti termodinamika, detailed engineering design (DED), analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), rencana pengelolaan lingkungan (RPL), serta kajian lainnya. Hasil kajian yang diajukan pengembang akan dinilai tim independen di bawah koordinasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD). Setelah terpenuhi, pengembang akan mendapatkan izin pelaksanaan.

Hingga saat ini tercatat ada lima pengembang yang telah mendapatkan izin pelaksanaan reklamasi. Empat dari lima perusahaan tersebut, izin pelaksanaannya terbit di era Gubernur Basuki, yakni PT Muara Wisesa Samudra, PT Jakarta Propertindo, PT Jaladri Kartika Paksi, dan PT Pembangunan Jaya Ancol. Sementara itu PT Kapuk Naga Indah yang merupakan anak perusahaan Agung Sedayu, sebagai pengembang Pulau C, D, dan E, memperoleh izin pelaksanaan reklamasi pada era Fauzi Bowo menjadi Gubernur DKI di 2012.

Pekan lalu, Gubernur Basuki kembali mengajukan Raperda Reklamasi ke DPRD DKI. Raperda tersebut berkaitan dengan izin mendirikan pulau dan izin mendirikan bangunan di atas pulau. Terkait dengan permintaan Ahok tersebut, anggota Badan Anggaran DPRD DKI Bestari Barus menanggapi positif. Dirinya menyadari pengembang akan mengalami kerugian bila pembahasan raperda ditunda-tunda. Meski demikian, kerugian pengembang akan tertutupi karena keuntungan reklamasi akan berlipat-lipat.

“Saya rasa segera bisa dibahas. Sekarang saja sedang ditentukan tanggal pembahasannya oleh badan legislasi,” jelasnya. Politikus Partai NasDem tersebut berharap pembahasan raperda yang diajukan Gubernur DKI harus diawasi KPK, kejaksaan, maupun Polri. (Sru/Mhk/T-1)

Komentar