Investigasi

Tanggul Raksasa Terintegrasi 17 Pulau

Senin, 17 October 2016 01:15 WIB Penulis: Sry Utami

PRO-KONTRA pengembangan pantai utara Jakarta mengangkat kembali rencana Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara yang disebut juga dengan proyek NCICD (national capital integrated coastal development). Dalam rapat terbatas April 2016, Presiden Joko Widodo mendorong percepatan NCICD dengan mengintegrasikan reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta ke dalam 'Proyek Garuda'. Saat itu Presiden meminta langsung Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengkaji ulang masterplan proyek NCICD agar terintegrasi.

"Presiden memberikan arahan kepada Bappenas untuk menyelesaikan program besarnya, planning besarnya, antara 'Garuda Project' atau NCICD terintegrasi dengan reklamasi 17 pulau," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan menyatakan keputusan pemerintah melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang terintegrasi dengan NCICD berdasarkan kajian ilmiah. Ia memastikan kelanjutan proyek tersebut untuk kepentingan nasional dan masyarakat Jakarta.

"Kalau tidak dilanjutkan, terlalu riskan karena tanah Jakarta setiap tahun turun setidaknya 7,5 sentimeter," katanya. Jakarta, lanjut mantan menko polhukam itu, juga mengalami kekurangan sumber air. Jika NCICD yang dikenal dengan sebutan proyek tanggul raksasa (giant sea wall) selesai dibangun, air asin yang berada di bawah dua meter bisa diproses menjadi air minum. Hasilnya, sekitar 45 meter kubik per detik atau setara dengan 40% kebutuhan air warga Jakarta. Sebenarnya, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah memulai proyek NCICD pada 2014.

Alasannya jelas, sebagai langkah antisipasi ancaman tenggelamnya Ibu Kota yang diperkirakan terjadi pada 2050. Permukaan tanah Jakarta turun 10-12 cm per tahun dan sebaliknya permukaan air laut naik 5-6 mm. Menurut Menteri Luhut, groundbreaking proyek NCICD dimulai Menko Perekonomian Chairul Tanjung pada Oktober 2014. Ketika itu, Chairul Tanjung memutuskan pelaksanaan NCICD tahap pertama dengan membangun bendungan besar sepanjang 8 km dari 33 km di Teluk Jakarta.

Rencana yang sudah disiapkan, pembangunan awal diprakarsai pemerintah pusat, yang diwakili Kementerian Pekerjaan Umum serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Biaya yang diperlukan sebesar Rp3,2 triliun. Pembiayaannya masing-masing 50%. Chairul Tanjung menargetkan pembangunan tanggul raksasa sepanjang 8 km selesai dalam waktu tiga tahun. Pembangunan NCICD dirancang melewati tiga tahap. Target penyelesaian keseluruhan akan memakan waktu 16 tahun.

"Ini tahap awal. Masih ada tahapan berikutnya. Kalau konsisten, itu baru selesai 2030," ujar pria yang akrab disapa CT itu. Proyek diperkirakan menelan biaya Rp400 triliun-Rp500 triliun. Tentunya tidak semua dana berasal dari pemerintah, tetapi juga pihak swasta. Pihak yang dilibatkan antara lain Agung Sedayu Group dan Ancol.

Mendongkrak pendapatan
Pembangunan pulau reklamasi merupakan grand desain yang akan mendongkrak pendapatan negara. Namun, yang paling merasakan dampak positifnya ialah dunia kerja karena terjadi penyelamatan 1,5 juta pekerja sekaligus menciptakan 550 lapangan kerja baru. Pakar lingkungan Universitas Indonesia Firdaus Ali tidak memungkiri bahwa sebagian besar penduduk yang tinggal di Pulau A-H ialah orang berpenghasilan besar. Artinya, secara finansial mereka juga akan membayar pajak dalam jumlah besar.

"Kami hitung dari NJOP tanah saja, pemerintah bisa mendapatkan Rp48 triliun. Ini jelas menjadi keuntungan yang tidak main-main. Itu baru dari penjualan tanah saja, belum yang lainnya," imbuhnya. "Ketika giant sea wall selesai, itulah akses tol yang memudahkan warga Jawa Barat pergi ke Banten. Tol di atas bendungan raksasa menghubungkan tiga provinsi meliputi Jabar-DKI-Banten yang terintegrasi dengan Tol Cibitung, Tanjung Priok, bandara, selain juga jalur kereta cepat," imbuh Staf Khusus Kementerian Pekerjaan Umum itu lagi.

Berbagai fasilitas kampung nelayan akan dibangun dari pendapatan pulau reklamasi antara lain rumah sakit, dermaga, dan sekolah khusus nelayan. Perkampungan nelayan dibuat di bagian luar giant sea wall untuk memudahkan nelayan melakukan aktivitas melaut dengan kualitas air dan perikanan yang baik serta biaya relatif rendah. "Wisata bahari juga dibuat. Kita inginkan peningkatan ekonomi nelayan sesempurna mungkin. Untuk 10 tahun ke depan kami harapkan mereka tidak ada lagi yang menggunakan kapal jelek," tuturnya.

Di sisi lain, berdasarkan kajian, reklamasi dapat menghindarkan kerugian pemerintah sekurang-kurangnya US$200 miliar (setara Rp2.800 triliun dengan kurs 14.000 per US$) akibat semakin buruknya pengelolaan lingkungan dan dipastikan berdampak panjang untuk kelangsungan Ibu Kota. Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati yang dihubungi terpisah pekan lalu menjelaskan ke 17 pulau dibuat menjadi kawasan terpadu dan terintergrasi, serta akses lengkap, mudah, dan terjangkau masyarakat luas. "Ke-17 pulau dibagi menjadi kawasan barat, tengah, dan timur," cetusnya.

Kawasan subbarat dan tengah difungsikan sebagai perumahan horizontal dan vertikal yang didukung dengan perkantoran, perdagangan dan jasa, serta pariwisata secara terbatas. Pengembangan kawasan wisata terintegrasi dengan Kepulauan Seribu. Kawasan subtimur difungsikan sebagai kawasan industri dan pengelolaan limbah dan jaringan kabel bawah tanah dari giant sea wall. Kawasan ini terintegrasi dengan kesibukan Pelabuhan Tanjung Priok, Marunda, kawasan industri, dan pergudangan.

Sesuai amanat undang-undang, proporsi ruang terbuka hijau mencapai 30% di setiap pulau. Selain itu, ada ruang terbuka biru 5% bersifat wajib yang harus dipenuhi oleh semua pulau. "Ruang terbuka hijau ini akan berdampak pada peningkatan sistem pengendalian banjir," papar Tuty. (Mhk/T-1)

Komentar