Investigasi

DKI Tunggu Perpres Integrasi

Senin, 24 October 2016 08:04 WIB Penulis: Ami/T-1

Pekerja sedang membuatkan penyangga utama dengan menempatkan tiang-tiang pipa beton di sepanjang tanggul di Muara Baru, Jakarta Utara. -- Dok. KEMENTERIAN PU-PERA

PEMBANGUNAN Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara disebut juga proyek NCICD (National Capital Integrated Coastal Development). Dalam rapat terbatas April 2016, Presiden Joko Widodo mendorong supaya proyek NCICD diintegrasikan dengan reklamasi 17 pulau.

Presiden meminta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengkaji ulang masterplan proyek NCICD agar terintegrasi.

“Presiden memberikan arahan kepada Bappenas untuk menyelesaikan program besarnya, planning besarnya NCICD yang terintegrasi dengan reklamasi 17 pulau,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan menyatakan keputusan pemerintah melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang terintegrasi dengan NCICD berdasarkan kajian ilmiah.

Ia memastikan kelanjutan proyek tersebut untuk kepentingan nasional dan masyarakat Jakarta. “Kalau tidak dilanjutkan, terlalu riskan karena tanah Jakarta setiap tahun turun setidaknya 7,5 sentimeter,” paparnya.

Jakarta, lanjut mantan menko polhukam itu, juga mengalami kekurangan sumber air. Jika NCICD yang dikenal dengan sebut­an proyek tanggul raksasa (giant sea wall) selesai dibangun, air asin yang berada di bawah dua meter bisa diproses menjadi air minum. Hasilnya, dapat diproduksi sekitar 45 meter kubik per detik atau setara dengan 40% kebutuhan air warga Jakarta.

Pemprov DKI berharap apa yang disampaikan Presiden Jokowi dapat segera direalisasikan melalui peraturan. “Kami berharap ada integrasi antara NCICD dan reklamasi 17 pulau lewat perpres. Ada beberapa perpres yang saya rasa bisa direvisi, salah satunya perpres tentang Jakartapunjur,” ujar Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusuwati, pekan lalu.

Saat ini pemerintah provinsi sedang membangun tanggul fase A sebagai fase pembangunan NCICD di Muara Baru. Sesuai masterplan, akan dilanjutkan dengan tahap B dan C yang saat ini masih dalam proses persetujuan.

Di sisi lain, Pemrov DKI juga bertanggung jawab untuk membenahi submuara su­ngai antara lain subaliran barat di Kamal, subaliran muara tengah Kali Adem. serta subaliran timur Kali Blencong.
“Fase B dan C ada di laut dalam dan difungsikan untuk membuat sumber air bersih dan masih distudikan. Untuk fase A sudah dikerjakan dengan pemerintah pusat,” jelas Tuty.

Dari evaluasi yang dilakukan Pemprov DKI, beberapa kewajiban pengembang untuk mewujudkan kawasan ramah lingkungan sudah disetujui. Saat ini mangrove sudah berada di sepanjang garis pantai depan pulau C, D, dan E dengan lebar area 70 m-500 m.

“Minimal jarak Pulau C ke mangrove selebar 100 meter dengan pergeseran selatan Pulau C menjadi 180 meter. Sedangkan, jarak minimal reklamasi Pulau D ke mangrove sekitar 150 meter dan jarak minimal Pulau E ke mangrove 98 meter,” ujar Tuty.

Tuty menyatakan kemungkinan penyesuaian dan perubahan juga dilakukan pada pulau yang belum dibangun dengan latar belakang memberikan tambahan ruang untuk waduk dekat pantai dan memberikan ruang buat tanggul NCICD-A yang cukup lebar.

Ruang tersebut dapat digunakan untuk jalan dan ruang hijau. “Khusus di Muara Angke akan ada fishing ground dengan jarak sekitar enam mil dari garis pantai,” imbuh Kepala Bappeda DKI itu. (Sru/T-1)

Komentar