Polkam dan HAM

Revisi UU Terorisme Jangan Rusak Reformasi TNI

Rabu, 21 December 2016 21:10 WIB Penulis: Micom

MI/Susanto

HUMAN Rights Working Group (HRWG) Indonesia menyayangkan sikap DPR menyetujui pelibatan TNI dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) Revisi UU Terorisme yang diserahkan kepada Presiden.

Hal itu, menurut mereka, bertentangan dengan prinsip reformasi TNI yang seharusnya tidak masuk di ranah sipil. Lebih dari itu, pembahasan yang dilakukan pemerintah dan DPR tidak serius memperhatikan sejumlah pasal krusial yang berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia.

"HAM juga menegaskan prinsip-prinsip kunci yang tidak boleh dilanggar agar penanganan terorisme itu sendiri tidak mengancam hak setiap orang," ujar Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz dalam keterangan pers, Rabu (21/12).

Secara hukum, pelibatan TNI dalam operasi nonperang bertentangan dengan UU No 34/2004 tentang TNI. "Pasal 7 (2) UU TNI memang menegaskan tugas TNI selain perang, tapi hal itu harus dijalankan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara," jelasnya.

Secara praktis, imbuh Hafiz, TNI sebagai benteng pertahanan negara telah dilatih dengan doktrin mematikan, karena itu pelibatan TNI di ranah penanganan terorisme justru sangat berpotensi melanggar prinsip HAM. Apalagi, hingga saat ini Indonesia belum memiliki UU khusus tentang perbantuan TNI yang seharusnya menjadi basis utama dalam pelaksanaan operasi nonperang TNI tersebut.

Selain itu, HRWG menilai di dalam DIM tersebut masih terdapat sejumlah pasal yang membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak sipil setiap orang, seperti panjangnya masa penahanan, penahanan sementara yang masih samar operasionalnya, hingga ketentuan bagaimana korban terorisme dijamin hak-haknya.

"Seharusnya, kasus kematian salah seorang terduga teroris, Siyono, menjadi pelajaran serius bagi DPR dan Pemerintah untuk menegaskan prinsip HAM dan rule of law di dalam penanganan terorisme.

Secara substantif, RUU juga tidak mengatur secara komprehensif bagaimana negara menangani aksi-aksi radikalisme yang dalam banyak kasus berkaitan dengan jejaring terorisme.

Sejumlah riset yang dilakukan oleh masyarakat sipil menegaskan bahwa telah terjadi pergeseran aktor-aktor intoleransi, radikal dan menjadi terorisme, sehingga keberadaan kelompok-kelompok ini seharusnya disikapi secara serius dan komprehensif.

"Bila tidak, pemberantasan terorisme hanya akan berfokus di hilir, tapi miskin upaya untuk mencegah dan memotong benih-benih yang ada," tutup Hafiz. (RO/X-12)

Komentar