Nusantara

Penolak PP Gambut Perlu Diedukasi

Kamis, 2 February 2017 09:57 WIB Penulis:

Pemadaman api di lahan gambut--ANTARA/Rony Muharrman

SEJUMLAH kalangan meminta Presiden Joko Widodo segera memastikan pelaksanaan regulasi perlindungan gambut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 atau disebut PP Gambut.

Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Indonesia (ICEL) Henri Subagiyo mengatakan terbitnya PP Gambut merupakan langkah maju pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap ekosistem gambut sebab ekosistem gambut memiliki peran strategis bagi perlindungan lingkungan secara menyeluruh.

Oleh karena itu, ujarnya, wajar bila negara membenahi tata kelolanya dan seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung pembenahan itu, termasuk kalangan dunia usaha. Sebelum terbit PP No 57/2016, perlindungan gambut diatur dalam PP No 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
Henri menyayangkan sejumlah kalangan yang masih mempersoalkan kebijakan terkait dengan lahan gambut. “Munculnya sejumlah kalangan yang masih mempersoalkan regulasi tersebut menunjukkan ketidaksiap­an mereka untuk berubah dari pola pengelolaan gambut yang eksesif terhadap lingkungan hidup menuju pengelolaan yang lebih arif dan berkelanjutan,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, kemarin.

Ia berharap pemerintah segera bertindak dengan tetap mengedukasi pihak-pihak yang belum menerima kebijakan soal pengelolaan lahan gambut. Henri mengatakan itu karena sebelumnya beberapa pihak menilai PP Gambut menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sementara itu, Prof Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor sekaligus anggota Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut RI (BRG), mengatakan, dari berbagai kajian ilmiah terlihat hubungan antara praktik pengelolaan lahan gambut yang eksesif dan kerusakan lingkungan hidup, terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Saatnya seluruh pemangku kepentingan mengarah pada praktik pengelolaan yang lebih selaras dengan ekosistem gambut, sehingga bisa berkontribusi pada misi negara untuk mengakhiri bencana karhutla yang terjadi setiap tahun,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Pengembangan Kebijakan Samdhana Institute Martua Sirait menduga sejumlah kalangan menilai PP Gambut menimbulkan ketidakpastian hukum karena mereka khawatir berlebihan, mengingat belum seluruh mandat dari PP Gambut diimplementasikan pemerintah. (Ric/H-2)

Komentar