Polkam dan HAM

Kalau sudah Mirip, tidak Ada Gunanya

Senin, 20 March 2017 07:17 WIB Penulis: Put/P-1

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun -- MI/Rommy Pujianto

Bagaimana seharusnya peran DPD?
Sesuai dengan hukum positif yang dibuat, DPD seharusnya hanya berasal dari perseorangan, berbeda dengan DPR yang mutlak harus berasal dari parpol dan mewakili jumlah penduduk. Sementara itu, DPD sama tiap provinsi. Jadi, dari hukum positif itu saja, harusnya sudah membatasi DPD ialah perseorangan dan bukan dari parpol.

Siapa yang seharusnya menegakkan hukum positif itu agar anggota DPD tidak masuk parpol?
Ya, tubuh DPD, DPR, dan presiden sebagai pembuat undang-undang. Merekalah yang nantinya harus menyusun undang-undang yang akan menjadi kontrol diri mereka.

Mengapa anggota DPD masuk ke parpol?
Tentu saja soal kekuasaan. Mereka berpikir bisa jadi dengan masuk ke parpol, suatu saat bisa menjadi anggota DPR. Selain itu, ketika mendapat backing parpol, mereka bisa jadi berpikir juga bisa lebih kuat menghadapi lawan-lawannya pada pemilu mendatang.

Bagaimana dengan alasan anggota DPD masuk parpol agar mendapat penguatan dari DPR?
Itu pemikiran aneh, menurut saya. Cara berpikirnya sangat lucu. Sudah jelas dua lembaga itu berbeda, tetapi saling menyeimbangkan. Jadi, cara penguatannya pun berbeda. Kalau satu sudah mirip, yang satunya apa gunanya.

Bagaimana jika hal ini tidak bisa dikontrol dan semakin masif?
Pada hakikatnya peran akan hilang dan tidak seimbang. Padahal, seharusnya DPD bisa jauh dari partai politik, bersih dari pengaruh parpol agar bisa independen mewakili rakyat. Maka itu dibatasi, anggota DPD hanya boleh dari calon perseorangan. Begitu pula anggota DPR hanya boleh dari parpol dan tertutup pintu calon independen.

Apakah karena itu mengamendemen UUD 1945 untuk memberi peran DPD sangat penting?
Tentu. (Namun), amendemen UUD 1945 dan parpolisasi DPD ialah dua hal yang berbeda. Amendemen tetap harus dilanjutkan supaya mereka di DPD punya peran yang signifikan sehingga kinerja mereka bisa terarah dan terukur.

Bila tidak kunjung diperkuat, apa sebaiknya DPD dibubarkan?
Ya, sebaiknya kalau semakin masif dan justru DPD tidak bisa tegas terhadap dirinya bubarkan saja. Kita akan menganut sistem dua kamar yang gunanya saling menyeimbangkan, yakni DPD dan DPR. Kalau sama-sama dipengaruhi parpol, apa bedanya. (Put/P-1)

Komentar