Megapolitan

Pasutri Pembuat Vaksin Palsu Divonis lebih Ringan dari Tuntutan

Senin, 20 March 2017 18:35 WIB Penulis: Antara

ANTARA

PENGADILAN Negeri Bekasi, Jawa Barat, memvonis terdakwa pasangan suami istri (pasutri) , Rita Agustina dengan penjara 8 tahun serta suaminya Hidayat Taufiqurahman selama 9 tahun atas perkara pembuatan vaksin palsu.

"Kedua terdakwa terbukti bersalah memproduksi alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar," kata Hakim Ketua PN Bekasi, Marper Pandiangan, di Bekasi, Senin (20/3) petang.

Menurut dia, putusan itu diberikan berdasarkan pertimbangan dari sejumlah barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU), keterangan 16 saksi, serta empat ahli hukum selama agenda persidangan.

Dalam fakta persidangan terungkap, pasangan suami istri tersebut terbukti memproduksi vaksin palsu jenis pediacel, tripacel, dan engerix B menggunakan bahan-bahan yang tidak higienis di rumahnya di Perumahan Kemang Pratama RT009 RW35, Kelurahan Bojongrawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi sejak 2010 hingga 2016.

"Bahan baku yang digunakan adalah klem, palu, dan jarum suntik. Caranya, yaitu botol bekas dicuci menggunakan alkohol dan dikeringkan.
Setelah itu, cairan akuades dicampur dengan vaksin DT/TT dalam dimasukkan ke dalam botol kaca. Kemudian botol ditutup dengan karet dan diklem," katanya.

Dalam keterangan persidangan juga diungkap, kedua terdakwa itu mulai berprofesi sebagai produsen vaksin palsu karena ajakan dari terdakwa Iin Sulastri dan Syafrizal.

"Terdakwa tergiur dengan keuntungannya sehingga sejak mereka berhenti dari profesinya sebagai perawat rumah sakit, mulai membuat vaksin palsu," katanya.

Hukuman yang diterima kedua terdakwa lebih ringan daripada tuntutan JPU masing-masing 12 tahun penjara dengan denda masing-masing Rp300 juta.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Rosyan Umar menilai vonis yang dijatuhkan hakim berdasarkan UU Kesehatan dan Perlindungan Konsumen terlalu berat.

"Saya menyarankan agar klien saya menempuh banding ke Pengadilan Tinggi, namun mereka masih mempertimbangkan sampaio tujuh hari ke depan," katanya.

Pertimbangan vonis yang dirasa berat itu dikarenakan modus yang dilakukan kliennya dalam perbuatan itu adalah faktor ekonomi.

"Tadinya saya berharap vonis yang diberikan majelis hakim merujuk pada prilaku produsen saja dengan hukuman lima tahun penjara atau denda, tetapi faktanya klien saya dijerat dengan sejumlah pasal," katanya. (OL-2)

Komentar