Megapolitan

Denda Tunggakan Rusun bakal Dihapus

Selasa, 21 March 2017 07:45 WIB Penulis: Sri Utami

MI/RAMDANI

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta memiliki piutang mencapai Rp1,37 miliar dari tunggakan warga dalam pembayaran rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Tunggakan tersebut diperkirakan sulit dilunasi warga karena mereka terlilit denda yang berlaku progresif.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan besarnya piutang itu bukan disebabkan nilai sewa rusun yang selangit, melainkan pemberlakuan denda 2%.

“Jadi, bukan kemahalan, melainkan memang ada denda yang dilipatkan karena pergubnya (ada) denda 2% dan itu berlaku progresif. Itu yang membikin tunggakan,” ujar Sumarsono di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, kemarin.

Angka Rp1,37 miliar merupakan total tunggakan sejak 2011 hingga 2013. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014, penghuni yang menunggak pembayaran sewa dikenai denda sebesar 2% yang berlaku progresif.

Denda progresif sebesar itu, menurut Sumarsono, dirasakan warga terlalu berat sehingga mereka terus menunggak dari tahun ke tahun. Pemprov DKI menerima sejumlah aduan warga yang tidak mampu membayar tunggakan yang membengkak tersebut.

“Nilainya cukup besar ya. Ada yang (menunggak) karena enggak mampu, ada yang pasang badan, bahkan ada yang pulang kampung atau sudah tidak tahu ke mana orangnya,” terangnya.

Tunggakan terbesar berasal dari Rusun Marunda, Jakarta Utara, sebanyak 152 unit dengan nilai Rp893 juta. Sementara itu, di Rusunawa Tipar Cakung, Jakarta Timur, ada 29 unit dengan total tunggakan Rp330 juta, di Rusunawa Kapuk Muara, Jakarta Utara, ada tujuh unit dengan total Rp132 juta, dan di Rusunawa Penjaringan, Jakarta Utara, ada sembilan unit dengan nominal Rp21 juta.

“Ada bermacam-macam catatan dari tunggakan ini, mulai unit yang sudah kosong bahkan ada yang mencicil,” tambahnya.

Solusi terbaik
Pemprov DKI menilai payung hukum baru diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi para penghuni rusunawa. Sumarsono menuturkan solusi yang tengah dipertimbangkan ialah mengubah Pergub Nomor 11 Tahun 2014. Dalam pergub baru tersebut, rencananya denda diubah dengan menggunakan sistem tarif datar.

“Pergub sedang dibuat kembali. Selama ini yang memberatkan mereka bukan bayar sewanya, melainkan denda yang bertambah terus. Jadi, rencananya denda ini tidak progresif, tapi flat saja. Kami sadar dengan beban yang ditanggung mereka,” jelasnya.

Sebelumnya, Sumarsono sempat mengatakan salah satu opsi lain penyelesaian masalah itu ialah dengan menghapus tunggakan warga. Namun, penghapusan bukan perkara mudah.

Wacana tersebut perlu dikomunikasikan lagi dengan anggota dewan setelah terlebih dahulu dibahas dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BAD).

“Ada dua aspek untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun, jika untuk menghapuskan aset, kita belum punya pergub penghapusan aset. Apalagi, nilainya lebih dari Rp5 miliar. Jadi, memang harus dibahas dengan DPRD seperti apa kemungkinannya,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Arifin, mengatakan pemutihan akan dilakukan bagi penghuni yang benar-benar tidak mampu. “Kita akan putihkan bagi mereka yang tidak punya apa-apa sama sekali. Tunggakan itu bisa dihapuskan dengan ketentuan kriteria tiga tahun ke bawah sejak diberlakukan retribusi yang sudah kedaluwarsa,” paparnya.

Menurutnya, hal itu dapat dilakukan jika mengacu ke Perda No 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. “Kalau cuma tiga tahun bisa, tiga tahun ke bawah itu sejak 2011. Utang semacam itu bisa dihapuskan dengan ketentuan tadi. Jadi, ini bagian untuk mengatur strategi mengatasi tunggakan itu,” tuturnya. (MTVN/J-4)

ami@mediaindonesia.com

Komentar