Polkam dan HAM

Kasus Patrialis Seret Pejabat Bea Cukai

Selasa, 21 March 2017 09:00 WIB Penulis:

MI/ROMMY PUJIANTO

KOMISI Pemberantasan Korupsi memeriksa tiga Kepala Seksi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Mereka dipe-riksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait dengan permohonan uji materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi. “Tiga orang itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Basuki Hariman,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.

Ketiga saksi tersebut ialah Kepala Seksi Penyidikan I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Aris Murdyanto, Kepala Seksi Intelijen I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Bagus Endro Wibowo, dan Kepala Seksi Pe-nindakan I Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Wawan Dwi Hermawan.

Selain ketiga kepala seksi itu, KPK juga memanggil seorang karyawati bernama Ida Johanna Meilani atau Lani sebagai saksi untuk tersangka yang sama. Basuki Hariman merupakan Direktur Utama CV Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama yang dalam kasus itu disangka memberi suap kepada mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar.

Patrialis ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima hadiah dalam bentuk mata uang asing sebesar US$20 ribu dan S$200 ribu (sekitar Rp2,1 miliar) dari Basuki Hariman. Tujuannya agar uji materi Perkara No 129/PUU-XIII/2015 soal UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dikabulkan MK.

Perkara tersebut diajukan enam pemohon, yaitu Teguh Boediayana, Mangku Sitepu, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Gun Gun Muhammad Lutfhi Nugraha, Asnawi, dan Rachmat Pambudi. Mereka merasa dirugikan akibat pemberlakuan zone base di Indonesia.

Hal itu berbeda dengan aturan sebelumnya, yakni country based, yang hanya membuka impor dari negara-negara yang sudah terbebas dari PMK seperti Australia dan Selandia Baru. Australia merupakan negara asal impor daging sapi yang dilakukan CV Sumber Laut Perkasa.

Patrialis dan orang kepercayaannya, Kamaludin, dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Cah/P-3)

Komentar