Polkam dan HAM

Tambahan DPS tidak Signifikan

Selasa, 21 March 2017 09:30 WIB Penulis:

MI/RAMDANI

KETUA KPU DKI Jakarta Sumarno memperkirakan jumlah daftar pemilih sementara (DPS) DKI untuk putaran kedua bertambah dari sebelumnya 7.108.589 orang menjadi 7,2 juta orang.

Sejauh ini KPU DKI masih merekapitulasi DPS di tingkat kota. ‘‘Untuk rekapitulasi tingkat provinsi atau keseluruhan akan dilakukan di KPU DKI besok (hari ini),” kata Sumarno.

Agenda KPU DKI juga termasuk pelatihan kepada pelatih atau train of trainer (ToT) untuk yang nantinya memberi bimbingan teknis pada panitia penyelenggara kecamatan (PPK).

KPU DKI juga terus berbenah diri menjelang debat putaran kedua. KPU DKI pun telah menetapkan jadwal debat putaran kedua.

“Debat putaran dua pada 12 April 2017,” ujar Sumarno.

Meski sudah menetapkan tanggal debat, KPU DKI belum menentukan lokasinya.

KPU DKI berjanji dalam tempo satu minggu ke depan keseluruhan elemen acara debat akan ditetapkan, dari tempat hingga tema debat.

Pada putaran pertama lalu, debat kandidat berlangsung dalam tiga tahap. Debat pertama berlangsung pada 13 Januari, debat kedua pada 27 Januari, dan debat terakhir pada 11 Februari.

Dalam tiga kali debat, ada empat moderator yang dihadirkan KPU DKI.

Sepanjang tiga kali debat dilaksanakan, tak ada perubahan tempat berlangsungnya acara. Debat selalu dilangsungkan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Pilkada DKI kali ini juga akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin telah diminta Bawaslu dan KPU DKI Jakarta untuk mengawasi transaksi-transaksi mencurigakan terkait dengan pilkada DKI.

“Ya semua (transaksi) dalam pelaksanaan pilkada DKI, baik itu dari pasangan calon, dari tim sukses, semua kita pantau,” ujar Kiagus di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.

Sejauh ini PPATK belum menemukan adanya transaksi mencurigakan dari kedua pasangan calon ataupun tim sukses. Meski demikian, PPATK bakal terus memantau transaksi-transaksi yang terjadi di putaran kedua pilgub. “Kalau jumlah nominalnya sampai berlipat-lipat jauh, ya, tentu kita akan laporkan itu,” imbuhnya. (Put/Deo/P-2)

Komentar