Polkam dan HAM

Banyak Kalangan tidak lagi Memedulikan Pancasila

Selasa, 21 March 2017 09:45 WIB Penulis:

MI/ARYA MANGGALA

KINI ada fenomena di masyarakat yang tidak sejalan dengan nilai dan budaya Indonesia, yakni semakin langkanya pemikiran ideologis.

Demikian pernyataan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh pada Konsolidasi Fraksi Partai NasDem Se-Indonesia di Surabaya, kemarin.

“Kita mengalami kepunahan penghormatan terhadap ideologi. Akibatnya, bangsa Indonesia mulai memasuki era serbapragmatis. Ini tampak dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia masih punya keterikatan dengan Pancasila. Namun, di sisi lain, banyak kalangan tidak peduli dengan Pancasila baik sebagai ideologi maupun sebagai way of life dan way of thinking. Ada paradoks dalam hal ini,” kata Surya Paloh.

Surya Paloh mencontohkan proses pengambilan keputusan politik yang tidak lagi mengedepankan musyawarah mufakat sebagai cerminan sila keempat dari Pancasila. “Proses pengambilan keputusan politik lebih mengedepankan one man one vote. Berdasarkan suara terbanyak.”

Saat menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengajak seluruh komponen bangsa merawat Pancasila yang sudah menjadi konsensus nasional. Dalam konteks ini, dia memuji komitmen Partai NasDem sebagai partai tengah yang menjadikan Pancasila sebagai basis perjuangan.

Soekarwo berkeyakinan keputusan mengambil posisi tengah, tidak posisi kiri atau kanan, merupakan hasil pemikiran panjang dan perenungan mendalam. “Indonesia sendiri merupakan jalan tengah, tempat bertemunya nilai spiritual dan nilai kultural.”

Soekarwo juga menyinggung restorasi Indonesia yang merupakan misi utama Partai NasDem. Dia menilai restorasi untuk membenahi kembali konsep Pancasila merupakan konsensus politik yang ditingkatkan menjadi konsensus konstitusi sebagai pilihan tepat. “Bila dilakukan dengan pola revolusi, pasti akan merusak harmoni Indonesia.”

Konsolidasi Fraksi Partai NasDem kali ini dihadiri 36 anggota Fraksi NasDem di DPR dan 1.372 anggota Fraksi Partai NasDem di DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota. (Chr/FL/X-3)

Komentar