Polkam dan HAM

Pemimpin Pantang Tersandera Parpol

Selasa, 21 March 2017 06:05 WIB Penulis: Christian Dior Simbolon

Ridwan Kamil diminta konsisten tak bergabung dengan partai politik. -- MI/Arya Manggala

KEPUTUSAN Partai NasDem mengusung Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur Jawa Barat 2018-2023 tanpa mahar dan dengan tiga syarat, salah satunya yang bersangkutan tak boleh bergabung dengan partai politik mana pun, diapresiasi banyak pihak. Pemimpin memang harus mewakili seluruh masyarakat.

Menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego, langkah tersebut menunjukkan komitmen NasDem untuk membangun iklim demokrasi yang bebas dari politik transaksional. Terlebih, pada pilgub DKI Jakarta komitmen serupa juga mereka tunjukkan lewat dukungan kepada calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

“Orang jadi tahu bahwa NasDem benar-benar sebuah gerakan yang ingin membuat perubahan besar dalam dunia politik. Bukan semata-mata sebagai partai,” ujar Indria di Jakarta, kemarin.

Apa yang dilakukan NasDem, imbuh dia, bukan upaya deparpolisasi. Langkah itu lebih merupakan bentuk kritik diri terhadap karakter partai-partai politik yang selama ini cenderung transaksional, memen-tingkan diri sendiri, dan mengabaikan keinginan rakyat.

“Secara empiris memang partai-partai kita belum menunjukkan kinerja yang baik. Ini juga membuktikan bahwa kader-kader parpol tidak mumpuni untuk diusung.’’

Menurut Indria, Wali Kota Bandung yang akrab disapa Kang Emil punya daya jual sangat tinggi sebagai cagub Jabar. Pinangan dari Partai NasDem pun dapat membebaskannya dari sandera dan intervensi partai pengusung nanti.

“Dengan begitu, jika sukses menjadi Jabar 1, Kang Emil bisa fokus menjalankan roda pemerintahan tanpa terbebani kontrak politik. Artinya nanti hanya berpihak ke kepentingan seluruh rakyat,” tandas Indria.

Partai NasDem mendek-larasikan Ridwan Kamil sebagai cagub Jabar, Minggu (19/3), setelah menyepakati tiga syarat. Pertama, jika terpilih menjadi gubernur, ia harus bisa menjadikan Jabar sebagai benteng Pancasila. Kedua, tidak bergabung dengan partai mana pun, termasuk NasDem, agar terbebas dari intervensi politik dan golongan. Syarat ketiga, Ridwan Kamil harus mampu mengonsolidasikan roda pemerintahan di bawah dirinya.

Harus konsisten
Pengamat politik dari Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan calon pemimpin daerah yang bukan dari partai politik sebaiknya tetap berada di jalurnya dengan tidak bergabung dengan parpol saat memimpin. Hal itu untuk menghindari adanya intervensi kepentingan partai.

“Lebih baik begitu (tidak bergabung dengan parpol). Kalau bergabung, ada risiko. Konsekuensinya, misalnya, kepentingan partai harus di­akomodasi sehingga ketika mereka bekerja, konsentrasinya terganggu,” terang Pangi.

Ridwan Kamil yang diusung Partai NasDem pun, sambung dia, sebaiknya tidak bergabung dengan parpol mana pun agar independensinya tetap terjaga. (Nur/X-8)

Komentar