Polkam dan HAM

Imigrasi Ikuti Kemauan Masyarakat

Selasa, 21 March 2017 07:16 WIB Penulis: Nyu/P-5

(Dari kiri) Kasubdit Pengelolaan dan Analis Dokumen Perjalanan Kemenkum dan HAM Agato Simamora, Kabag Humas dan Umum Agung Sampurno, Kasubdit Visa Barlian, dan Kasubbag Humas Arvin Gumilang konferensi pers terkait kebijakan keimigrasian. -- MI/Susanto

KARENA ditentang masyarakat, Ditjen Imigrasi akhirnya membatalkan syarat saldo Rp25 juta dalam tabungan untuk membuat paspor terkait dengan tujuan wisata. Sebelumnya, beredar surat bertanggal 24 Februari 2017 dari Imigrasi terkait dengan keharusan memiliki saldo tabungan Rp25 juta bagi masyarakat yang ingin membuat paspor.

“Kita lihat tren sentimen masyarakat dan media cenderung negatif sehingga pimpinan melihat ini sebagai aspirasi masyarakat. Mulai hari ini pemohon paspor dengan motif wisata tidak akan ditanyakan saldo rekening Rp25 juta,” ujar Kabag Humas Imigrasi Agung Sampurna di Gedung Imigrasi Kemenkum dan HAM Jakarta, kemarin.

Menurut Agung, syarat Rp25 juta sebenarnya tidak tercantum dalam Surat Edaran Dirjen Imigrasi No IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI Nonprosedural. Surat internal itu dibuat agar Imigrasi di daerah tidak berimprovisasi atas syarat untuk pemohon paspor dengan tujuan wisata, tetapi terindikasi sebagai TKI nonprosedural.

Selanjutnya, untuk memperoleh keyakinan terhadap pemohon paspor yang diindikasikan sebagai TKI nonprosedural, petugas imigrasi akan meminta persyaratan tam­bahan seperti surat undangan, jaminan, dan paspor keluarga di luar negeri jika beralasan akan melakukan kunjungan keluarga di luar negeri.

Untuk alasan umrah atau haji nonkuota, petugas akan meminta surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama dari daerah pemohon paspor serta surat jaminan dari biro umrah/haji yang menjamin keberangkatan dan kepulangan pemohon paspor ke Indonesia.

Untuk alasan magang di luar negeri, pemohon paspor harus memberikan surat rekomendasi dari BNP2TKI. “Kebijakan ini semata-mata untuk mencegah WNI di luar negeri menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” tukasnya.

Plh Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Barlian meng­ungkapkan dengan pengetata­n pembuatan paspor tersebut sejak Januari lalu imigrasi telah menolak 1.593 permohonan paspor yang diindikasi untuk TKI nonprosedural. “Kita (juga) menolak berangkat 296 orang,” kata Barlian

Kasubdit Paspor Imigrasi Agato Simamora menyebut kebijakan surat edaran itu bertujuan mencegah keberangkata­n WNI secara formal, tetapi dalam perjalanannya disalahgunakan untuk bekerja secara nonprosedural.

Berdasarkan data KJRI Jeddah Februari-Juni 2016, WNI yang benar-bena­r berangkat umrah, tetapi menghilang dan tidak kembali ke Indonesia sebanyak 419 oran­g. (Nyu/P-5)

Komentar