Nusantara

KPU Jepara Nekat Buka 15 Kotak Suara Sepihak

Selasa, 21 March 2017 08:37 WIB Penulis: Akhmad Safuan

Ilustrasi

MAHKAMAH Konstitusi (MK) akan melanjutkan sidang gugatan Pilkada Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pada Rabu (22/3) dengan agenda mendengarkan jawaban tergugat dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara.

Dalam sidang pendahuluan di MK, penggugat pasangan calon Subroto-Nur Yahman melalui tim kuasaa hukumnya telah membeberkan berbagai kecurangan yang dilakukan secara massif dan sistematis oleh KPU Jepara, sehingga meminta agar majelis hakim memutuskan adanya pengulangan pemungutan suara di 328 TPS di 15 kecamatan.

Persidangan akan bakal semakin alot, karena penggugat pasangan calon Subroto-Nur Yahman kembali akan melakukan gugatan tambahan karena KPU melakukan pelanggaran baru yakni secara sepihak membuka kotak suara di 15 kecamatan tanpa dihadiri hakim, kedua pasangan calon dan penegak hukum lainnya.

"Ini merupakan pelanggaran berat, karena masih dalam sengketa pembukaan surat suara harus seijin hakim dan untuk membuka kembali kotak suara di 15 kecamatan harus melibatkan semua pihak termasuk dua pasangan calon, tetapi KPU membuka secara sepihak kotak suara tersebut dengan dalih untuk menjawab gugatan," kata Subroto, calon Bupati Jepara yang diusung oleh sembilan partai yakni Partai NasDem, Gerindra, Golkar, PPP, PKB, PAN, PKS, Demokrat dan Partai Hanura.

Gugatan terhadap KPU, demikian Subroto, dilakukan karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan, sehingga merugikan pihaknya diantaranya ada terdapat 53.000 lebih surat pemberitahuan pemungutan suara (C.6) yang tidak dibagikan dengan berbagai alasan, bahkan yang lebih konyol adalah terjadinya pembengkakan jumlah tersebut.

Komisioner Panwaslih Jepara Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Mohammad Oliez mengatakan kesalahan-kesalahan yang ada diperoleh dari laporan yang dihimpun dari jajaran Panwascam dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL).

Temuan pertama terkait pemilih yang seharusnya mencoblos di TPS lain, namun tetap diterima di suatu TPS, sehingga tetap terjadi melakukan proses pemungutan suara di TPS yang tidak seharusnya.

"Salah satunya terjadi di TPS 6 Kelurahan Kauman Kecamatan Jepara Kota. Di wilayah itu terdapat warga yang mencoblos di TPS tersebut, meski seharusnya di TPS berbeda. Hal ini lantaran KPPS setempat tidak teliti," ujar Oliez.

Kurang telitinya KPPS,menurutnya, karena penyelenggara pemungutan suara tidak meneliti terlebih dahulu daftar nama pemilih di TPS masing-masing. Persoalan itu tidak hanya terjadi di TPS 6 saja, tapi terjadi juga di beberapa TPS lain di tempat yang berbeda.

Sementara itu anggota tim kuasa hukum pasangan Subroto-Nur Yahman, Michael R. Dotulong, S.H secara terpisah mengatakan Sebanyak 53.632 pemilih yang tidak mendapatkan Surat Undangan (C.6) tersebar di Kecamatan Bangsri (4.696 orang), Batealit (2.860 orang), Donorejo (5.541orang), Jepara (2.336 orang), Kalinyamatan (884 orang), Karimun Jawa (877 orang), Kedung (4.435 orang), Keling (6.260 orang), Kembang (2.442 orang), Mayong (3.247 orang), Mlonggo ( 2.832 orang), Nalumsari (6.504 orang), Pakis aji (1.403 orang), Pecangaan (2.223 orang) dan Kecamatan Tahunan (3.488 orang).

"Mereka yang mengadu karena tidak mendapatkan surat C.6 tersebut mencapai ratusan, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya, itu kita ajukan semua sebagai saksi dan barang buktinya," kata Michael R. Dotulong.

Terjadi pembengkakan data, lanjut Michael R. Dotulong, membuktikan ketidakprofesionalnya KPU Jepara, seperti disebutkan berdasarkan versi KPU jumlah orang yang pindah sebanyak 3.275 orang tetapi berdasarkan fakta jumlah warga yang pindah 1.691 orang atau ada selisih 1.684 orang (199,5%).

Fakta lain yang cukup membuktikan bahwa KPU Jepara bekerja tidak professional dan merugikan penggugat, demikiian Michael R. Dotulong, adalah data kematian, berdasarkan versi KPU Jepara jumlah orang meninggal sebanyak 3.378 orang, namun fakta yang diperoleh dari data di desa-desa hanya 1.495 orang sehingga ada pembengkakan 1.883 orang (225,9%).

Selain itu banyaknya suarat suara tidak sah yang mencapai 15.797 lembar, ujar Michael R. Dotulong, menjadi hal yang mencurigakan, karena surat suara tidak sah tersebut sebagian besar adalah milik pemohon. "Yang lebih fatal adalah petugas TPS saat pemungutan suara tidak melakukan penelitian mendalam seperti menunjukan KTP, sehingga Panwas juga menemukan di beberapa TPS ada pencoblos dari TPS yang tidak semestinya," imbuhnya.

Dengan berbagai temuan tersebut, menurut Michael R. Dotulong, penggugat meminta hakim MK memerintahkan kepada tergugat agar melakukan pemilihan ulang di 328 TPS di Kabupaten Jepara, karena banyak suara tergugat hilang akibat kesalahan dari KPU tersebut. (Akhmad Safuan/AS)

Komentar