Tantangan tepian Wain, Kalimantan Timur, sungguh kompleks, tutupan hijau tidak henti-henti diusik berbagai kepentingan untuk memanfaatkan kekayaan kayu dan batu baranya.

HUTAN Lindung Sungai Wain (HLSW) merupakan hutan dataran rendah yang berada di Kilometer 15, Kelurahan Karang Joang, sebelah utara Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
Sejak 1934, Sultan Kerajaan Kutai menetapkannya sebagai hutan tutupan. Setelah berselang 49 tahun, areal hutan seluas 3.925 hektare di Sungai Wain dikategorikan kawasan lindung oleh Menteri Pertanian.
Total luas hutan lindung mencapai 10.025 hektare sebab pada 1988 Menteri Kehutanan menunjuk area lain seluas 6.100 hektare sebagai hutan lindung.
Toh, status itu 'kurang ampuh' untuk membebaskan kawasan lindung ini dari rongrongan eksploitasi. HLSW menyimpan potensi kayu bernilai ekonomis tinggi, di antaranya kayu bangkirai (Shorea laevis), ulin (Eusideroxylon zwageri), dan gaharu (Aquilaria malaccensis). Hutan ini juga rumah bagi satwa khas seperti beruang madu, macan dahan, bekantan, rusa kuning, harimau tutul, burung merak, dan babi berjanggut. Selain itu, HSLW mengandung batu bara yang layak ditambang. Batu bara itulah yang menjadi biang persoalannya.
Sebelum Badan Pengelola HLSW pada 2002 dibentuk pemerintah Kota Balikpapan, kasus pembalakan liar mencapai 10 hingga 15 titik sepanjang 2000 hingga 2001. Angka itu belum termasuk kasus pembalakan liar yang terjadi sepanjang 1990-an.
Direktur Badan Pengelola HLSW Purwanto beberapa pekan lalu menyampaikan, meski segala bentuk pembalakan mulai ditekan, ancaman tetap ada.
Padahal, kawasan HLSW ibarat nafas bagi penduduk Balikpapan. Tutupan hijaunya punya fungsi penting, yakni sebagai tangkapan air dari sejumlah daerah aliran sungai (DAS) yang membelah Balikpapan, Penajam, dan Kutai Kartanegara. Purwanto menambahkan, "Perusahaan seperti Pertamina sangat tergantung pada keberlangsungan HLSW sebab mereka sudah memanfaatkan air untuk kebutuhan minum karyawan sejak 1970-an."
Untuk membabat aktivitas para pembalak liar, salah satu yang sedang digalakkan di sekitar kawasan ini ialah pembukaan hutan rakyat di lahan kritis. Purwanto mengatakan setiap kepala keluarga diberikan lahan seluas 2 hektare untuk dikelola dan ditanami karet atau tanaman industri lainnya.
Selain itu, personel keamanan yang merupakan gabungan dari TNI/Polri dan 30 petugas keamanan turut dikerahkan. Walau jumlahnya masih sangat sedikit untuk menjangkau seluruh wilayah seluas puluhan ribu hektare.
Pengamanan dilakukan dengan membentuk pos pengamanan di 10 titik dalam kawasan, kemudian aparat keamanan menyusuri setiap pos selama satu minggu.

Ancaman batu bara

Selain ancaman pembalakan liar, yang tidak kalah pentingnya adalah ancaman penambangan batu bara di sekitar HLSW khususnya yang berada di perbatasan Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Sebab, kedua kabupaten tersebut telah memberikan perizinan penambangan batu bara yang dapat menghancurkan kelestarian HLSW akibat kerusakan lingkungan yang berasal dari aktivitas tambang.
Menurut Kepala Badan Pengendalian dan Dampak Lingkungan (Bappedalda) Kota Balikpapan Syahrumsah Setia, pemerintah Kota Balikpapan terus berkoordinasi dengan kedua kabupaten untuk tidak mengeluarkan izin di sekitar HLSW. Sebab dipastikan akan merusak ekosistem yang ada di dalam kawasan hutan.
Kendati demikian, usaha itu terlambat. Pasalnya, kedua kabupaten sudah memberikan beberapa izin melalui kuasa pertambangan (KP) kepada sejumlah perusahaan.
"Cukup ironis, kami ingin melestarikan HLSW, tapi dukungan dari kedua kabupaten belum optimal. Ini terlihat dari pemberian izin tambang kepada perusahaan pertambangan. Karena apabila sudah ditambang, keberadaan HLSW lambat laun akan terkikis dan habitat yang ada di dalamnya juga akan mati," jelasnya.
Syahrumsah menyayangkan aksi sejumlah kabupaten yang ingin menaikkan PAD daerah, dengan mengorbankan kawasan hutan dan segala isinya. (N-4)

syahrul@mediainonesia.com