<B>JAKARTA--MI: Perputaran dana pada pemilu 2009 diperkirakan mencapai Rp50 triliun. Efek dana pemilu terhadap pertumbuhan ekonomi jelas lebih besar dari pos belanja langsung yang ada dalam paket stimulus ekonomi yang hanya Rp15 triliun.

Anggota DPR Dradjad Wibowo menjelaskan dana Rp50 triliun tersebut berasal dari anggaran KPU Pusat dan daerah untuk pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang mencapai Rp40 triliun. "Kalau dana kampanye caleg, estimasi saya bisa Rp7 triliun sampai Rp8 triliun untuk DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Dana kampanye pilpres sekitar Rp2 triliun-Rp3 triliun. Jadi mungkin totalnya sekitar Rp50 triliun," jelas Dradjad.

Menurutnya, dari sisi pertumbuhan ekonomi, efek dana pemilu itu lebih besar dari pos belanja langsung yang ada dalam stimulus ekonomi dari pemerintah. Pos belanja langsung tersebut hanya Rp15 triliun.

Bahkan, lanjut dia, kontribusi dana pemilu ini tidak kalah dari total stimulus sebesar Rp73,3 triliun, Alasannya, 6/7 dari stimulus tersebut dipakai untuk pemotongan pajak dan pajak ditanggung pemerintah yang efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Kita masih menyangsikan seberapa besar stimulus pajak ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi," katanya.

Ia menambahkan dari sisi pemerataan ekonomi, dana pemilu ini justru lebih efektif menjalankan fungsi pemerataan dibandingkan dengan dana stimulus. Ini disebabkan oleh belanja barang yang ada dalam dana pemilu lebih banyak dinikmati oleh pelaku UMKM dan masyarakat yang menjadi konstituen.

"Mulai dari percetakan, transportasi rakyat hingga ke pedagang bambu. Memang ada juga yang dinikmati pemodal besar terutama media massa. Tapi porsi dana langsung ke masyarakat masih jauh lebih dominan," jelas Dradjad.

Karena itu, lanjutnya, boleh dikatakan dana pemilu tersebut sebenarnya dapat menjadi buffer bagi perekonomian kelompok menengah bawah dalam menghadapi krisis. (Ray/OL-06)