DAYA rusak krisis keuangan global terhadap perekonomian kita sangat dahsyat. Bahkan, saking hebatnya daya rusak tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai-sampai mengatakan bahwa government is broke, pemerintah bangkrut.

Ketika memberikan sambutan pada pembukaan Sidang Pleno Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), pekan lalu, Kepala Negara menyebutkan bahwa kebangkrutan itu dipicu tergerusnya pendapatan negara.

Penerimaan pajak berkurang karena insentif pajak harus dikeluarkan. Pada saat yang sama, pengeluaran bertambah karena pemerintah harus menggelontorkan stimulus ekonomi. Kondisi seperti itulah, kata Presiden, yang membuat pemerintah merupakan pihak yang paling awal terimbas krisis dan paling merugi. Tapi, lanjut Presiden, tidak apa-apa yang penting rakyat tidak terlalu merugi.

Pernyataan pemerintah bangkrut itu sekilas merupakan pengakuan jujur. Pengakuan jujur betapa krisis keuangan sudah tidak bisa dipandang remeh lagi. Namun, ungkapan itu menjadi tidak tepat dan tidak elok diucapkan seorang pemimpin tertinggi negeri ini.

Tidak patut karena ucapan itu bisa mendatangkan efek buruk tambahan yang kian membenamkan negeri ini dalam krisis. Lebih-lebih, Presiden menyampaikan 'keluh kesah' ruginya pemerintah itu di depan para pengusaha muda.

Itu bisa menjadi sinyal buruk bagi para investor. Mereka amat mungkin berpikir bahwa pemerintah sudah tidak sanggup berbuat apa-apa lagi menghadapi krisis saat ini. Akan makin berbahaya lagi bila ada yang menafsirkan bahwa ucapan itu merupakan upaya pemerintah untuk berkelit.

Berkelit dari ketidakmampuan menunaikan janji-janji ekonomi ketika awal-awal memerintah dulu. Apalagi, tanda-tanda bakal munculnya gugatan itu sudah tampak. Adalah Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang berencana melakukan gugatan kelompok (class action) terhadap pemerintah di bawah SBY dan JK. Gugatan dilayangkan karena SBY-JK dianggap tidak merealisasikan janji kampanye.

Padahal, janji-janji itu telah didokumentasikan dalam dokumen negara melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005. Apa saja janji itu? Di antaranya janji mengurangi tingkat kemiskinan pada 2009 menjadi hanya 8,2% dari jumlah penduduk, atau tinggal 18 juta orang. Nyatanya, hingga saat ini masih ada sedikitnya 30 juta orang (sekitar 14%) hidup dalam kemiskinan.

Mengenai pengangguran, SBY-JK berjanji bakal menekan angka orang tidak bekerja menjadi hanya 5,1% dari angkatan kerja pada 2009. Namun, realisasinya angka pengangguran masih 8%, bahkan bisa makin bertambah akibat krisis global. Adalah kenyataan bahwa krisis keuangan global memang telah membuyarkan segala impian indah yang pernah didengungkan lima tahun lalu. Akan tetapi, mengatakan bahwa pemerintahlah yang merupakan pihak yang pertama merugi dan paling parah kerugiannya, kiranya tidak bijak.

Mengapa tidak terus terang meminta maaf kepada rakyat bahwa janji tidak mungkin terpenuhi karena daya rusak krisis lebih dahsyat daripada yang dikira? Sebuah permintaan maaf yang tulus dibarengi dengan langkah konkret menambah stimulus untuk sektor riil yang padat karya--bukan hanya penghematan pajak (tax saving)--kiranya lebih bijak.

Kalau penghematan pajak yang digenjot, lalu disertai dengan pernyataan pemerintah bangkrut karena penerimaan pajak berkurang, itu sama saja dengan memohon pemakluman untuk sebuah kesalahan yang disengaja.