KEBEBASAN kegiatan pers di Indonesia dirasakan masih lebih baik dibanding dengan apa yang terjadi di negara-negara ASEAN lainnya. Hal tersebut diungkapkan Jim Nolan, seorang pengacara International Federation of Journalism pada acara peluncuran buku "Defamation in Southeast Asia" sekaligus diskusi bertajuk "Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers di Indonesia" di Jakarta, kemarin

"Memang kebebasan pers di Indonesia dibanding negara-negara ASEAN lainnya masih tinggi, bahkan yang tertinggi. Namun itu hanyalah salah satu nilai indikator," ujar Nolan.

Menurutnya, Indonesia masih lebih baik dibanding Malaysia yang masih mengalami pembatasan kebebasan pers. Hal tersebut didukung juga dengan taatnya pers di Malaysia terhadap pemerintah. "Dua perusahaan surat kabar dibredel dalam tiga bulan terakhir ini. Selain itu, enam orang jurnalis digugat karena dinilai melecehkan kerajaan," papar Nolan.

Kebebasan pers di Thailand juga tak jauh berbeda. Undang-undang pencemaran nama baik masih sangat sering digunakan untuk membungkam pers yang kritis terhadap pemerintah. "Di tahun 2009 terdapat dua pembawa acara talkshow yang digugat karena melakukan pencemaran nama baik. Selain itu tercatat 2.300 situs telah ditutup selain 400 situs lainnya yang menunggu keputusan pengadilan karena dakwaan pencemaran nama baik kerajaan," ujar Nolan.

Tak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Singapura, Kamboja, Filipina, dan Timor Leste. Menurut Nolan kehidupan para jurnalis lebih buruk dibanding dengan apa yang terjadi di Indonesia.

"Namun status kebebasan pers yang lebih baik di Indonesia tidak mengatakan banyak hal. Hal tersebut dikarenakan perbandingan hanya dilakukan terhadap undang-undang yang berlaku di Singapura, Malaysia, dan negara-negara ASEAN lainnya," tambah Nolan yang mengindikasikan masih terdapat beberapa hukum yang represif terhadap pers di Indonesia. (*/OL-02)