SAMARINDA--MI: Penipuan dengan modus penyelenggaraan Bimtek (bimbingan teknis) dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) gratis dengan mencatut nama Ketua Tim Pembimbing Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan, HM Yogie Saputro kini marak di Samarinda.

Beberapa pejabat di Samarinda, Rabu (15/4), mengaku nyaris menjadi korban penipuan oleh orang yang mengaku dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan.

Modus penipuan, orang yang mengaku dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu mengirim faksimile ke sejumlah instansi lengkap dengan kop surat serta tanda tangan Ketua Tim Pembimbing Ditjen Perbendaharaan, HM Yogie Saputro.

Dalam surat bernomor B.02718/B-PBJP/DJP/IV/2009 itu, disebutkan perihalnya, yakni akan digelar program Bimtek dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP).

Dalam surat itu, pejabat pembuat komitmen pada instansi pemerintah diminta mengikuti Bimtek (bimbingan teknis) secara cuma-cuma.

"Tadinya kami berminat, tetapi kami curiga dengan isi surat tersebut, khususnya mengenai fasilitas dan biaya perjalanan yang ditanggung panitia.

Surat itu menyebutkan agar calon peserta mengirimkan nomor rekening bank untuk mempermudah transfer dana dari panitia untuk biaya perjalanan peserta ke Jakarta," kata pejabat yang minta namanya dirahasiakan.

Tidak terburu-buru mengirimkan nomor rekening, ia berinisiatif menghubungi salah satu rekan di Jawa Barat. Ternyata, rekan di Jabar itu menerima surat yang sama, namun ternyata sudah menjadi korban penipuan.

Rekannya di Jawa Barat itu, tutur dia, telanjur senang karena akan mendapat berbagai fasilitas gratis untuk mengikuti Bimtek sehingga segera menghubungi nomor HP yang tercantum dalam surat.

"Setelah berbicara panjang lebar, rekan saya merasa curiga dan segera mengecek jumlah saldo rekening, ternyata sisa uang Rp9 juta telah habis dikuras penipu yang mengaku orang dari Departemen Keuangan itu," katanya."Melihat nomor HP, maka areanya diduga pada wilayah DKI Jakarta,dan tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh oknum dari Depertemen Keuangan.

Harapan kami agar kasus ini segera diungkap tuntas. Bisa jadi korbannya cukup banyak dari berbagai daerah di Indonesia," tuturnya.

Ia tidak sempat menjadi korban karena berdasarkan pengalamannya selama ini dalam mengikuti program Bimtek dan ujian sertifikasi PBJP belum pernah diberikan secara gratis.

"Pengalaman saya selama ini, peserta diminta membayar antara Rp800 ribu hingga Rp2,4 juta, tergantung pada tempat pelaksanaan dan fasilitas yang ditawarkan.

Bahkan, Bimtek di Balikpapan beberapa waktu lalu, harus membayar sebanyak Rp3,6 juta," ujar pejabat yang memiliki jabatan cukup tinggi di Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) Kaltim itu.

"Saya menghimbau, kepada instansi lain yang menerima fax mengenai Bimtek gratis jangan dihiraukan, jika perlu laporkan kepada polisi untuk menjebak atau mengusut pelakunya," ujar dia menambahkan.Pengakuan pejabat lain, beberapa kantor dan instansi di Samarinda menerima fax yang sama namun belum diketahui data tentang jumlah PNS yang menjadi korban.(Ant/OL-01)