JAKARTA--MI: Meski nama Hidayat Nur Wahid paling santer didengungkan Partai Keadilan Sejahtera untuk mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono, wacana memunculkan Sri Mulyani tetap merebak di kalangan internal PKS. Keberadaan Sri Mulyani dapat menjadi langkah menarik suara perempuan ke kubu S.

"Seandainya Hidayat mengganggu perasaan partai lain, kenapa tidak orang nonpartai. Sri Mulyani merupakan kandidat yang paling layak diperhitungkan," kata Wakil Ketua Bidang Politik DPP PKS Zulkieflimansyah kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/4).

Keberadaan Sri Mulyani dinilai merupakan pilihan yang tepat, terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian ke depan. Selain itu, Sri Mulyani dapat menjadi magnet untuk menarik suara perempuan mengimbangi keberadaan Megawati Soekarnoputri, seandainya Mega kembali mencalonkan diri sebagai presiden.

"Nonpartisan itu Sri Mulyani. Keberadaannya lebih mudah untuk memenangi pertarungan agar tidak semua suara perempuan lari ke Mega. Selain itu, untuk menetralisir ketidaksetujuan, ya yang profesional dan nonpartisan," lanjutnya.

Selain nama Sri Mulyani, Zul juga menyebut nama-nama lain yang merebak di diskusi kalangan internal. Nama-nama tersebut misalnya Wakil Ketua DPD RI Irman Gusman, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan pengusaha media Chairul Tandjung.

Namun demikian, mayoritas kader, sambungnya, masih mendukung Hidayat Nur Wahid untuk maju mendampingi SBY. Tapi, keputusan resmi baru akan diperoleh pada 26 April mendatang seusai pertemuan Majelis Syuro PKS.

"Agenda utama pada Majelis Syuro mendatang adalah mengevaluasi pemilu. Selain itu, kita juga mengagendakan pembicaraan koalisi dan capres-cawapres. Tiga puluh tiga daerah umumnya mendukung PKS berkoalisi dengan Demokrat dengan capresnya SBY dan cawapresnya adalah Hidayat Nur Wahid," jelasnya.

Semua keputusan yang dihasilkan dalam Majelis Syuro PKS memang akan didiskusikan bersama mitra koalisi, dalam hal ini Demokrat, PKB, dan PAN. Walau demikian, koalisi harus mempertimbangkan potensi ketidaksetujuan dari internal kader PKS sendiri jika kandidat yang diusulkan malah datang dari partai yang perolehan suaranya lebih rendah.  Hal tersebut, tandasnya, akan berpotensi membuat mesin politik PKS di bawah tidak berjalan.

"Kalau bukan kader dan berasal dari partai yang lebih kecil yang terpilih, mesin politik PKS akan terganggu. Tapi, bisa diminimalisir sepanjang dibicarakan bersama," paparnya.

Zul mengelak jika pembicaraan tersebut diasosiasikan sebagai tuntutan pembagian jatah kue. Menurutnya, PKS saat ini belum dalam posisi yang pasti menang. PKS hanya merapat kepada posisi yang berpeluang menang. Untuk itu, PKS, akunya, bersepakat untuk memenangkan jalan SBY menjadi RI-1.

"Kita memang melihat koalisi sebelumnya yang dibangun itu rapuh. SBY juga menyadari hal itu karena tidak ada kontrak politik tertulis. Nantinya, kami akan meminta kontrak politik tertulis. Diharapkan dengan perolehan kursi yang lebih besar di parlemen, kita menjadi lebih solid," tandasnya. (DM/OL-03)