Ada lagi kesalahan Komisi Pemilihan Umum. Spanduk sosialisasi pencontrengan pemilihan presiden yang seharusnya netral, dirancang sedemikian rupa oleh KPU sehingga mengarah pada calon nomor dua.

Dikatakan mengarah, karena dari tiga kotak yang berjejer, KPU memberi tanda contreng pada kotak di tengah. Spanduk ini dirancang, dicetak dan didistribusikan kepada sejumlah provinsi atas pengetahuan KPU.

Setelah ramai diprotes, spanduk-spanduk yang telah dipajang di banyak daerah itu ditarik. Dan, dengan enteng saja KPU mengaku tidak sengaja mengedarkan spanduk-spanduk memihak itu.

Betulkah KPU tidak sengaja? Sebuah spanduk, apalagi dicetak dalam jumlah banyak untuk tujuan sosialisasi, tidak lahir tiba-tiba dan diedarkan tiba-tiba juga tanpa diketahui siapa-siapa.

Materi sosialisasi adalah sebuah produk yang dirancang, dihasilkan, disetujui sebelum diedarkan. Ini adalah prosedur yang lazim.

Artinya, spanduk seperti itu pasti mempunyai draft gambar maupun rancang kata. Sebelum dicetak atau diperbanyak draft itu disetujui oleh yang bertanggung jawab. Sebelum diedarkan KPU harus memeriksa jumlah maupun isinya. Bentuk persetujuan yang lumrah adalah berupa tanda tangan pejabat atau petugas yang berwenang.

Proses pemeriksaan dan persetujuan yang berlapis-lapis ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan yang tidak perlu. Dengan pengawasan berlapis dan ketat, jika toh terjadi kesalahan maka kesalahan itu tidak bisa lagi diterima sebagai ketidaksengajaan. Kesalahan dari sebuah prosedur kerja yang amat ketat selalu timbul karena kesengajaan. Kesalahan seperti ini harus dihukum berat.

Ketika KPU dengan enteng mengatakan spanduk sosialisasi yang menyimpang itu adalah sebuah ketidaksengajaan, memperlihatkan dengan amat jelas bahwa KPU menganggap enteng akurasi. Menganggap enteng tentang ketidakberpihakan. Menganggap enteng profesioanlisme. Dan menganggap enteng punishment karena sangat yakin tidak akan dihukum?

Bukan dalam soal spanduk sosialisasi pilpres saja KPU tersandung. Bila dirunut kerja KPU sejak pemilihan anggota legislatif sampai dengan pemilihan presiden, terlalu banyak kesalahan yang tidak disengaja itu.

Daftar pemilih tetap yang diributkan sejak pemilihan anggota legislatif sampai sekarang tetap bermasalah. Sosialisasi yang amat minim, distribusi dan pengadaan logistik, penafsiran terhadap undang-undang yang keliru adalah daftar kesalahan yang tidak disengaja itu. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah penetapan calon terpilih tahap ketiga dan penghitungan ulang serta pemilihan ulang di sejumlah daerah memperlihatkan kinerja KPU yang amat sering terantuk itu. KPU ternyata lemah dalam kontrol.

Ketidaksengajaan yang terjadi berulang-ulang akhirnya menjadi kesengajaan. Inilah kecurigaan yang menguat ketika KPU dalam proses kerjanya sampai hari ini terantuk lagi dan lagi dalam ketidaksengajaan.

Tidaklah mengherankan banyak pihak yang meragukan independensi KPU. Penyelenggara pemilihan umum ini dituding lebih berpihak kepada yang kuat dan sedang memerintah. Kedekatan dan keberpihakan kepada yang kuat inilah, barangkali, yang membuat KPU merasa enteng-enteng saja melakukan kesalahanan-kesalahan karena akan dimaafkan ketika mereka mengatakan tidak sengaja.

Demokrasi hanya bisa tegak ketika semakin banyak lembaga yang berpegang teguh pada independensi. Apalagi lembaga penyelenggara dan penegak hukum. Ketika lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai wasit bagi keadilan dan kebenaran tidak lagi independen, demokrasi mulai mati.