BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) kini menjadi kekuatan baru di bidang penegakan hukum di Indonesia. Lembaga itu kian disegani dan menjadi tiang utama pemberantasan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi.

Itu sebabnya semakin banyak orang yang berminat menjadi anggota lembaga tersebut. Di masa reformasi, BPK bukan lagi lembaga pasif yang hanya diingat ketika ada seremoni penyerahan laporan hasil pemeriksaan ke DPR. Kini BPK aktif melakukan audit, tidak saja audit rutin, tapi juga audit investigasi untuk mengurai lika-liku penggelapan uang negara.

Kredibilitas dan pamor BPK kian tinggi, dan tentu menuntut pimpinan yang juga memiliki kualifikasi yang tinggi. Yang duduk sebagai petinggi di BPK haruslah orang yang kompetensinya disegani, integritasnya dihormati, ketegasannya diakui, serta memiliki rekam jejak yang bebas dari kasus korupsi.

Sikap tanpa kompromi seperti yang diperlihatkan Ketua BPK Anwar Nasution yang memasuki masa purnabakti 19 Oktober nanti sangat mewarnai perjalanan BPK lima tahun terakhir. Sikap tidak mau terkooptasi itu juga harus menjadi warna dominan lima tahun ke depan.

Kredibilitas dan wibawa BPK sangat bergantung pada figur-figur yang menjadi anggota lembaga itu. Figur yang sarat terbelit dengan masalah niscaya akan menjerumuskan BPK ke titik nadir.

Sejak kemarin (7/9) DPR melakukan uji kelayakan untuk menyeleksi calon anggota BPK. Hingga Jumat (11/9) sebanyak 51 kandidat akan menghadap Komisi XI DPR mengikuti fit and proper test

. Mereka memperebutkan tujuh kursi di BPK. Di antara para calon tersebut ada delapan anggota DPR, dan tujuh di antaranya anggota Komisi XI DPR.

Yang merisaukan kita adalah Komisi XI DPR menguji rekannya sendiri. Seberapa jauh objektivitas mereka dapat dipercaya? Kita khawatir akan terjadi bagi-bagi jatah kursi parpol untuk BPK. Kita khawatir uji kelayakan berubah menjadi politik dagang sapi.

Kekhawatiran itu beralasan. Sejak awal DPR terkesan hendak diam-diam melakukan uji kelayakan terhadap anggota BPK. DPR bahkan mengabaikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Padahal, UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK menegaskan bahwa DPR harus memperhatikan pertimbangan DPD.

Melalui proses ulang, dari 54 nama hasil saringan DPR, hanya 14 yang direkomendasikan DPD.  Lebih tragis lagi Komisi XI DPR sudah mempunyai hasil kompromi mengenai tujuh nama yang bakal lolos seleksi. Jika benar, artinya fit and proper test itu hanya basa-basi.

Komisi XI DPR tergolong salah satu komisi 'basah'. Komisi yang membidangi masalah keuangan dan perbankan itu sarat dengan isu suap dan berbagai transaksi ilegal lainnya.

Kasus aliran dana Bank Indonesia sebesar Rp35 miliar ke DPR, hingga sekarang belum sepenuhnya tuntas. Dua mantan anggota Komisi XI telah menjadi terpidana dan kini menetap di bui. Mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dan sejumlah pejabat BI lainnya juga menjadi penghuni penjara. Sejumlah nama anggota Komisi XI DPR pun disebut-sebut menerima dana haram itu.

Kasus tersebut masih terus bergulir diperiksa KPK. Masih ada perkara lain yang menyebabkan Endin Soefihara, salah satu anggota Komisi XI DPR dan menjadi calon anggota BPK telah ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah wakil rakyat lainnya.

Kita berharap calon anggota BPK yang jelas-jelas cacat integritas harus gugur dan disingkirkan. Mereka yang hanya mencari jabatan setelah tidak lagi berkuasa sebaiknya dienyahkan. Hanya dengan begitu kita masih boleh berharap BPK menjadi salah satu titik tumpuan pemberantasan korupsi.