TANGERANG--MI: Mendengar kata bandara menjadi momok tertentu bagi para TKI, tidak bisa dimungkiri selama ini bandara menjadi ladang empuk bagi para calo berdasi. Terminal III contohnya, terminal yang dikhususkan bagi para TKI yang baru datang dari luar negeri ini menjadi tempat pemerasan TKI yang baru datang dari tempatnya bekerja. Terminal III yang sekarang diganti menjadi Terminal IV khusus TKI itu pun disuarakan untuk diganti.

Perubahan dari terminal III menjadi Terminal IV di bandara bagi duta buruh migran PBB, Rieke Diah Pitaloka tidak ada yang berarti. "Terminal III menjadi terminal IV bagi saya sama saja, banyak yang memberikan surat dan email ke saya bahwa masih banyak pemerasan yang terjadi di terminal IV, bahkan sekarang aksinya dilegalisasi dengan cara ongkos travel yang dinaikkan menjadi 3 kali lipat dari sebelumnya," ujar Rieke saat di temui Media Indonesia, Selasa (10/11).

Dia menjelaskan bahwa Terminal IV harus dibubarkan. "Bangun shelter pengaduan untuk TKI, tapi tidak diharuskan datang. Mereka cukup melapor seperlunya agar tidak menjadi seperti yang terjadi sekarang ini dimana para TKI menjadi bulan-bulanan para calo berdasi," ucapnya.

Rieke mengisahkan saat jaman Fahmi Idris menjadi Menaker, pembangunan Terminal III diperuntukkan agar para TKI terhindari dari calo-calo. "Niatnya bagus, tapi seharusnya calo-calo tersebut yang diberantas, bukannya membuat jalur baru. Seharusnya ada pengawasan, bukannya hak-hak TKI yang dibatasi," sebutnya lagi.

Rieke mempertanyakan urgensi dari Terminal khusus TKI ketika datang dari luar negeri, karena menurut dia paradigma berpikirnya salah meskipun niat awalnya baik. "Sekarang yang jadi pertanyaan apakah perlu terminal pengkhususan bagi TKI, karena sebetulnya tidak perlu. Yang diperlukan itu adalah shelter bagi TKI yang mendapatkan masalah, bukan TKI yang bermasalah," ungkap Rieke.

TKI, lanjut Rieke, sebagai warga negara harusnya tidak ada diskriminasi, mereka harus melalui terminal yang sama dengan orang lain yang datang dari luar negeri.

Menurut pemeran Oneng dalam sebuah komedi televisi itu, permasalahan TKI karena negara masih minim melakukan perlindungan terhadap warganya. "Persoalan TKI adalah persoalan yang harus ditangani oleh interdepartemen, Depnaker, Deplu dan Depdagri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga harus terlibat, harus juga diingat bahwa 70% TKI adalah wanita," jelasnya lagi.

Yang mengherankan, pemerintah juga lebih suka menerima uang TKI daripada mengurusi penderitaan dan duka para TKI yang mereka anggap tidak akan pernah selesai. Di sisi lain, pemerintah mengakui bahwa jasa para TKI sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. (*/OL-03)