JAKARTA-MI: Peran DPD selama ini masih dianggap lemah dalam menyikapi perkembangan hukum dan politik. DPD berkilah kewenangan yang mereka miliki memang masih lemah untuk bisa memanfaatkan momentum ketidakpercayaan masyarakat terhadap DPR.

"DPD seharusnya memang bisa memanfaatkan momentum sekarang, mengingat publik hilang harapan dan kepercayaan kepada wakil di DPR, apalagi DPD tidak memiliki 'bos' dari partai," ucap pengamat politik Fadjroel Rachman di Jakarta, Rabu (11/11).

Namun dia menilai sudah ada kemajuan dari DPD, yaitu beberapa anggota DPD berkunjung ke KPK beberapa waktu lalu.
Menurut Fadjroel, ada 2 makna disini yang bisa disikapi pada saat ini, yaitu momentum emas bagi DPD menunjukan eksistensi sebagai wakil rakyat dari daerah meski kewenangannya terbatas dan momentum bagi presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri untuk memberatas korupsi karena dia didukung dan dipilih oleh rakyat lansgung.

"sedangkan DPD dipilih rakyat langsung meski tanpa parpol," ujarnya.

Dia beralasan sekarang ini sebagian partai besar pada 'masuk angin', sudah terlihat contohnya di komisi III DPR DPR yang membidangi hukum beberapa waktu lalu karena itu momentum emas DPD sebagai wakil rakyat seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik.

Namun yang mengherankan disini adalah, dari DPD sendiri sepertinya tidak solid bersikap terhadap persoalan sekarang, padahal anggota DPD berjumlah 132 dari seluruh daerah di Indonesia. Menanggapi itu, Fadjroel menyebutkan bahwa untuk membangun suatu gerakan tidak berarti butuh seluruh anggota untuk kumpul.

"Bisa dimulai 2-3 anggota yang mau mendorong hal itu untuk merangkul semua anggota. Supaya dari DPD sendiri bisa yakin bahwa perang melawan korupsi dan mafia hukum harus dimulai sebagai sebuah gerakan dan itu seharusnya bisa dilakukan daripada sebagai wakil rakyat," ungkapnya.

Menurut dia dengan menggalang gerakan maka DPD, apalagi yang ada di Jakarta bisa mendorong rekan-rekan di daerah untuk ikut bergerak mengusung isu tersebut.

DPD sendiri selama ini selalu beralasan tidak memiliki kewenangan yang lebih untuk bisa bergerak. Karena itu Fadjroel menyarankan agar DPD memulai dengan gerakan moral. "Jadi posiskan diri dari sisi moral, bukan dari sisi kewenangan," jelasnya.

Fadjroel yang aktif di Yayasan Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman), mengisahkan pengalamannya saat menjadi aktivis '98. "Ketika seorang Harmoko (Ketua DPR saat itu) bisa berdiri di hadapan mahasiswa dan masyarakat serta mengumumkan bahwa DPR akan mengadakan paripurna khusus, kita tahu Harmoko adalah seorang penghamba Soeharto, tetapi secara tanda kutip, dia ikut menjatuhkan Soeharto. Itu semua bukan karena kewenangan dia melainkan karena gerakan moral," pungkasnya. (*/OL-7)