NUSA DUA--MI: Industri kelapa sawit dipastikan tidak merusak lahan hutan. Pasalnya, saat ini Indonesia memiliki 18 juta hektare yang memiliki kesesuaian iklim dan lahan untuk pengembangan kelapa sawit.

"Artinya Indonesia dapat memanfaatkan lahan yang ada tanpa mengganggu kelestarian hutan," ungkap Menteri Pertanian Suswono pada Indonesia Palm Oil Conference and Price Outlook 2010, di Nusa Dua, Bali, Rabu (2/12).

Indonesia memiliki 18 juta hektare untuk pengembangan kelapa sawit. Sebanyak 9,7 juta hektare di antaranya telah mendapatkan izin prinsip penanaman kelapa sawit, tapi baru 7,9 juta hektare yang mengalami proses budi daya. Artinya masih ada 1,8 juta hektare yang sudah memiliki izin prinsip, tapi belum mendapatkan aktivitas penanaman.

Potensi itu memungkinkan Indonesia menjadi produsen terbesar di dunia. Hal itupun sebenarnya telah tercapai saat ini. Sayangnya, isu kerusakan lingkungan akibat pengembangan kelapa sawit pun menghantui Indonesia karena dianggap akan menambah porsi emisi karbon dunia.

"Kita punya 18 juta hektare itu bukan berarti dihabiskan semua karena setelah Presiden bicara di Pittsburgh, AS,kita punya kewajiban untuk mengurangi 26% emisi karbon dunia," ucapnya.

Oleh karena itu, pengembangan industri kelapa sawit diarahkan untuk memikirkan kelanjutan kondisi lingkungan. Dorongan itu dilakukan dengan menerapkan sistem insentif yang diberikan untuk perkebunan rakyat agar dapat melakukan peremajaan dan pemeliharaan yang baik agar dapat menjalankan revitalisasi perkebunan.

Insentif yang dijalankan itu berupa pelatihan, subsidi pupuk, pembiayaan selisih bunga 7% dengan BI Rate, dan penyediaan bibit unggul kelapa sawit. Kebutuhan dana untuk insentif pada tahun 2009 sebesar Rp600 miliar yang sudah disetujui disalurkan ke 136.000 hektare lahan. Sementara itu untuk anggaran yang dialokasikan pada tahun 2010 sebesar Rp680 miliar. "Karena dengan insentif itu akan mendongkrak produktivitas perkebunan rakyat. Yah karena swasta saja sudah bisa hasilkan 7 ton per hektare," ucapnya.

Bahkan, kata Mentan, apabila produktivitas perkebunan rakyat meningkat dan bisa menerapkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan, maka kebutuhan biofuel dapat dipenuhi melalui pasokan CPO. "Apalagi, ke depan, energi fosil akan semakin langka. Satu-satunya yang disiapkan dari nabati, CPO ini jadi andalan," tutur dia.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengutarakan, keberlanjutan industri kelapa sawit yang mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup itu sejalan dengan adanya kekhawatiran terhadap penggundulan hutan yang berpengaruh pada iklim. "Sustainable is not a choice, is a must," ujar dia.

Dunia menuntut agar kelapa sawit diproduksi secara berkelanjutan. Makanya, kata dia, dibentuklah Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk membantu memikirkan isu itu.

"Implementasi RSPO ini akan berpengaruh pada semua pihak, terutama perkebunan rakyat yang produktivitasnya masih belum tinggi," tambahnya. (*/OL-03)